REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) harus sesuai dengan standar universitas internasional. Wapres berharap, proses belajar mengajar di UIII tidak mengikuti sistem perguruan tinggi keagamaan yang telah ada di Indonesia saat itu.
Arahan itu disampaikan Wapres saat memimpin Rapat yang membahas tentang status kemajuan pembangunan UIII sebagai salah satu proyek strategis nasional, Rabu (2/3/2022).
"Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), agar dapat dikelola dan diselenggarakan sesuai standar dan norma universitas internasional yang memiliki keunggulan global, mengingat status UIII adalah PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum) dan dimaksudkan sebagai perguruan tinggi internasional," ujar Wapres dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Rabu.
Wapres mengharapkan, selain sesuai dengan standar internasional, UIII pun harus dapat menjadi pusat keunggulan peradaban Islam global. Sehingga, peran Indonesia sebagai negara yang berhasil menerapkan Islam Wasathy atau moderat dengan baik dapat terus digaungkan ke mancanegara.
Kiai Ma'ruf mengingatkan Indonesia saat ini telah menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, terutama tentang keberhasilan pelaksanaan Islam Wasathy yang kini menjadi tren global. Karenanya, prakarsa pembangunan UIII sejak awal dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam Wasathiyah.
Di sisi lain, Wapres meminta empat program studi yang saat ini telah berjalan di UIII, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan, seluruhnya dapat dilanjutkan. Namun, ia menilai ke depan diperlukan pengembangan kurikulum lain yang dapat menjadikan UIII sebagai center of excellence (pusat keunggulan) peradaban Islam secara global.
"Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional," ujar Wapres.
Wapres pun menyingung masalah teknis pembangunan, mulai dari penyediaan anggaran, dan sarana penunjang proses belajar. Ia menekankan seluruhnya perlu segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara dari sisi pembangunan fisik, ia pun memberikan amanat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) untuk menjadi penanggung jawab pembangunan fisik UIII ke depannya.
"Salah satu hal penting yang harus diputuskan adalah siapa penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik selanjutnya. Mengingat UIII adalah PSN dan membutuhkan percepatan, saya menyarankan agar Menteri PUPR dapat menjadi penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik UIII selanjutnya," ujar Wapres.
Menutup arahannya, Wapres juga kembali mengimbau agar dalam operasionalnya sehari-hari UIII harus dapat terus mengangkat keberhasilan pelaksanaan Islam Wasathiyah di Indonesia dan menguatkan tren global tersebut untuk dapat diduplikasi di berbagai negara lainnya.
"UIII diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memperluas dan menguatkan tren global tersebut sehingga dapat diterapkan di berbagai belahan dunia," ujarnya.
Hadir dalam rapat ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi, serta Rektor UIII Komaruddin Hidayat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
