REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatra Barat, Wahyu Purnama, mengatakan penyelenggaraan operasi pasar untuk minyak goreng bersubsidi sepanjang Februari 2022 telah mendorong normalisasi harga minyak goreng.

"Harga minyak goreng mengalami penurunan didukung oleh penerapan kebijakan tarif HET minyak goreng dari pemerintah," kata Wahyu, melalui siaran pers yang diterima Republika, Rabu (2/3).

Wahyu menyebut pada awal tahun 2022 tercatat terjadi kenaikan harga komoditas minyak goreng akibat adanya keterbatasan pasokan dan dampak kenaikan harga CPO global.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga minyak goreng, TPID Provinsi Sumatera Barat kata dia berkoordinasi dengan TPID Kabupaten/Kota dan stakeholders terkait untuk menjaga keterjangkauan harga dan kecukupan pasokan minyak goreng di Sumatera Barat melalui berbagai kegiatan.

Seperti melakukan koordinasi dengan PT. Incasi Raya dan PT. Padang Raya Cakrawala (Apical Group) sebagai produsen penyedia minyak goreng untuk menyediakan minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau, berkoordinasi dengan PT. Musim Mas dan PT. Smart untuk berkomitmen memasok minyak goreng ke Sumbar untuk menjaga kecukupan pasokan.

TPID Sumbar lanjut Wahyu juga melakukan pengawasan harga dan pasokan minyak goreng berkoordinasi dengan Satgas Pangan. Selain itu, mereka juga menyelenggarakan operasi pasar minyak goreng di Kabupaten/Kota bekerjasama dengan PT. Padang Raya Cakrawala (Apical Group) di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar."TPID juga melakukan pembatasan penjualan minyak goreng untuk pelanggan lama dan untuk ritel dibatasi maksimal 2 liter per orang," ujar Wahyu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika