REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta TNI dan Polri untuk tidak ikut dalam urusan demokrasi. Salah satunya adalah terkait isu pemindahan ibu kota negara (IKN).
"Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).
TNI dan Polri, kata Hasanuddin, juga perlu waspada terhadap masuknya paham-paham radikalisme. Pasalnya, ia menilai paham tersebut tak hanya menyasar masyarakat biasa dan pegawai di lembaga negara saja.
"Bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini. Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," ujar Hasanuddin.
Ia menegaskan, TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetya, dan Tribrata. Serta, tak terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis yang menjelekkan negara.
"TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekan negara atau pemerintah. Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Dalam rapat pimpinan TNI dan Polri pada 2022 yang digelar secara hybrid di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal masih lemahnya disiplin dalam jajaran TNI dan Polri. Lemahnya disiplin jajaran TNI dan Polri untuk tidak ikut dalam urusan demokrasi, Jokowi contohkan dalam isu pemindahan ibu kota negara (IKN).
Jokowi menegaskan, pemindahan IKN Nusantara telah diputuskan secara politik ketatanegaraan yang disetujui oleh delapan dari sembilan fraksi di DPR RI. Karena itu, di dalam disiplin TNI dan Polri, hal ini sudah tidak bisa diperdebatkan lagi baik oleh jajaran TNI dan Polri maupun keluarganya.
“Misalnya bicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan apalagi di WA (Whatsapp) grup dibaca gampang,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
