Pada Senin (21/2/2022), Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah mewaspadai terjadinya kenaikan kasus positif Covid-19 dari kelompok nakes. Kelompok nakes yang paling banyak terinfeksi yakni para perawat, tenaga penunjang, hingga manajemen rumah sakit.
“Mulai terlihatnya peningkatan jumlah kasus yang datang dari tenaga kesehatan,” kata Luhut saat konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM bersama Presiden, Senin.
Luhut mengatakan, kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak dari nakes yang terpapar di rumah masing-masing atau di lingkungannya. Karena itu, pemerintah pun meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengawasan penggunaan dan pengetatan alat pelindung diri, serta menyiapkan fasilitas penginapan khusus untuk menghindari kontak erat dengan keluarga.
Pusjak SKK dan SDK, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Wirabrata kematin juga mengungkapkan, saat ini banyak nakes yang memeriksa spesimen Covid-19 yang terpapar Covid-19. Padahal, jumlah nakes yang memeriksa spesimen Covid-19 tidak banyak.
"Memang saat ini tenaga di laboratorium sangat terbatas dan juga banyak yang mengalami positif Covid-19," ujar Wira saat mengisi konferensi virtual bertema Peran Laboratorium dalam Uji Diagnostik Covid-19, Selasa (22/2/2022) malam.
Padahal, dia menambahkan, Kemenkes tetap membuka jajaran laboratorium selama tujuh hari yaitu Senin hingga Ahad untuk memeriksa spesimen dan masih terus berjalan hingga sekarang. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya mengeklaim pengelolaan manajemen sumber daya manusia (SDM) di laboratorium Covid-19, termasuk rujukan nasional dikendalikan dengan jadwal ketat.
Intervensi mobilitas SDM juga dilakukan dengan membagi beban kerja laboratorium. Kemudian memberdayakan nakes terlatih tetap digunakan sesuai spesifikasinya dan juga mengoptimalkan verifikasi data.
"Ini memang penting karena hasil yang keluar dari laboratorium harus dijaga mutunya dan valid. Jadi, hasilnya tidak berubah," katanya.
Terkait maintenance laboratorium karena banyaknya spesimen Covid-19 yang masuk akhir-akhir ini, ia menambahkan tentunya alat yang diberikan harus dikendalikan dari pemeriksaan secara terus menerus. Tujuannya untuk memelihara kinerja para petugas lab.
Kemudian untuk mempertahankan kualitas SDM maka tentunya yang digunakan yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus yaitu terkait pemeriksaan Covid-19. Kemudian, beban kerja nakes laboratorium Covid-19 di provinsi, kabupaten, kota juga sudah dibagi agar spesimen yang masuk dalam laboratorium tidak terjadi penumpukan.
"Kemudian, ada proses pemeriksaan di internal. Lalu pemantauan di eksternal," ujarnya.
Insentif nakes
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pembayaran insentif nakes Desember 2021 akan dibayarkan pada Februari 2022. Saat ini, Kemenkes sudah menerima anggaran sebesar Rp 12 triliun dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk insentif nakes.
"Kami sudah dapat alokasi anggaran dari Ibu Menkeu sekitar Rp 12 triliun dan sedang dalam finalisasi. Mudah-mudahan bulan ini kami sudah bisa bayarkan untuk insentif nakesnya," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/2/2022).
Lebih lanjut Budi menjelaskan, telatnya pembayaran insentif nakes lantaran adanya tutup buku anggaran tahun 2021 pada Desember lalu. Sehingga, insentif nakes tidak langsung dibayarkan
"Yang Desember karena cycle anggarannya itu tidak bisa dibayarkan di bulan itu juga karena harus menunggu tutup bukunya, itu akan dibayar mulai tahun ini," kata Budi, menjelaskan.
Tak hanya membayar insentif nakes, Kemenkes juga memastikan akan membayar tunggakan biaya perawatan klaim rumah sakit sebesar Rp 25 triliun. Pembayaran ini tertunda karena belum adanya anggara pada akhir tahun 2021.
Budi menekankan, untuk biaya perawatan klaim rumah sakit, pihaknya telah membayarkan sebesar Rp 62,68 triliun. Jumlah tersebut menurut Budi setidaknya sudah bisa membantu cashflow rumah sakit.
Sementara untuk pembayaran Rp 25 triliun saat ini sedang dalam proses kliring. Sebelum membayar, pihaknya sedang memproses ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Sekarang karena sudah ada laporan (dari BPJS), kami sedang proses ke BPKP dan nanti akan kami mintakan dari Kemenkeu. Kami sudah kerja sama dengan Kemenkeu buat Rp 25 triliun di atas Rp 62 triliun, ini akan segera kami bayarkan," kata Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
