Ahad 13 Feb 2022 14:24 WIB

GPII: Masyarakat Desa Wadas Bukan Musuh atau Teroris

Eri mengingatkan pentingnya dialog guna menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Bilal Ramadhan
Tim Komnas HAM mendengar keterangan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada Sabtu (12/2).
Foto: Komnas HAM
Tim Komnas HAM mendengar keterangan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada Sabtu (12/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Eri Roffi menyoroti konflik antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. GPII menyayangkan ratusan petugas dengan senjata lengkap datang ke Desa Wadas mengejar warga hingga ke hutan dengan anjing pelacak.

"Dari video yang beredar tersebut, sejumlah warga ditangkap dan dipukuli oleh Polisi karena menolak pembangunan Proyek Bendungan Bener membutuhkan pasokan batuan andesit sebagai material konstruksi," kata Eri dalam keterangan pers, Sabtu (12/2/2022).

Baca Juga

Eri menyayangkan kebutuhan batu untuk proyek Bendungan ini diambil dari Desa Wadas karena dianggap merusak sumber mata air yang jadi penghidupan warga turun-temurun. Menurutnya, tindakan kepolisian dalam penindakan dan penanganan masyarakat tidak sesuai dengan konsep 'PRESISI' sebagaimana arahan Kapolri Sigit Prabowo.

"Itu masyarakat kecil bukan musuh atau teroris, penanganan terlalu berlebihan mengejar sampai ke hutan dengan anjing pelacak seperti penjahat. Mereka menyuarakan dan membela sumber kehidupannya," ujar Eri.

Eri mengingatkan pentingnya dialog guna menyelesaikan permasalahan ini. "Warga merasa terganggu di rampas hak hidupnya kalau dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Harus dengan mediasi damai dan dialog serta musyawarah semua bisa di selesaikan  sesuai sila pancasila," lanjut Eri.

Selain itu, Eri menyinggung perlunya penindakan tegas terhadap Kapolda Jateng dan Kapolres Purworejo atas insiden ini. Ia meyakini ada prosesur penanganan yang tidak sesuai prosedur yang tegas dan terukur.

"Ini bukan penanganan tegas dan terukur sudah kebablasan namanya," ucap Eri.

Eri menyarankan kepolisian bisa lakukan upaya soft approach, membangun komunikasi yang lembut dengan upaya sosialisasinya. "Kami mendesak Kapolri memecat Kapolda Jawa Tengah dan Kapolres Purworejo yang telah membuat malu Kapolri dan mencoreng citra baik Polri di mata warga di tengah upaya keras Kapolri mereformasi kepolisian," tutur Eri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement