REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diduga banyak menyumbang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat. Sekretaris Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja meminta ada penelitian lebih lanjut terkait SMK sebagai penyumbang TPT tertinggi di Jabar.
"SMK menyumbang paling banyak pada tingkat pengangguran, saya ada penasaran ini dan mudah-mudahan teman-teman di dinas tenaga kerja dan transmigrasi baik provinsi maupun kabupaten kota segera menganalisa ini," ujar Setiawan dalam Forum Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Jawa Barat tahun 2022 secara daring, Kamis (10/2).
Setiawan berharap Dinas Tenaga Kerja dan juga Dinas Pendidikan bekerja sama menganalisa apa sebetulnya yang harus dikoreksi dari tingginya angka TPT lulusan SMK.
"Ini yang kami harapkan sehingga Jawa Barat akan bisa langsung mengoreksi apakah memang SMK negeri apa SMK swasta atau yang swasta mereka harus tahu apa yang mereka produksi ternyata memang istilahnya ketika masuk ke pasaran tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di pasaran," kata dia.
Setiawan mencontohkan, salah satu SMK di Kota Bandung yang bisa menjadi percontohan yaitu SMKN 9 dengan 8 jurusan. Di mana aktivitas mereka, para instruktur dan cara guru-guru mengajar membuat anak didiknya sangat cukup siap. Dari sisi praktek, alat-alat praktek dan kemudian kurikulumnya cukup baik.
"Tetapi saya lihat di sini apakah seluruh SMK seperti SMK 9 Bandung ini? Saya melihat SMK model membuat kita lebih optimis dalam menciptakan lulusan-lulusan SMK yang bisa mandiri di dalam tempat pekerjaan yang realitanya seperti sekarang ini," paparnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, untuk pengangguran tinggi SMK ini memang harus ada kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja, pemimpin SMK, dan industrinya. "Jadi pihak industri ini saya lihat sudah mulai ada semacam gerakan untuk memudahkan orang-orang anak-anak SMK bisa belajar (magang)," katanya.
Hadi mengatakan, perlu ada dukungan dalam bentuk insentif pada industri yang memberikan kesempatan pada SMK untuk banyak belajar melalui kolaborasi tiga pihak tersebut.
Kepala Disnakertrans Jabar, Rahmat Taufik Garsadi mengatakan, Jabar mengalami tantangan dengan tingginya pengguran terdidik. Pada 2011, porsi pengangguran lulusan universitas terhadap pengguran terbuka di Jabar sebesar 9,54 persen. "Porsi ini meningkat pada 2020 mencapai 10,19 persen," katanya.
Selain itu, kata dia, lulusan SMK yang diharapkan jadi tenaga kerja siap pakai ternyata mengalami persoalan yang sama. Pada 2011 hanya 14,08 porsi pengangguran terbuka berasal dari lulusan SMK. "Porsi ini, meningkat menjadi 18,75 persen pada 2020," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika