Dalam kondisi sangat mendesak (extra ordinary), Indonesia membutuhkan kesiapan organisasi semacam BIN yang punya kecepatan tinggi dalam mencapai daerah terpencil, selain TNI/Polri. Hal tersebut diutarakan oleh Marcelino Pandin, Wakil Ketua Umum AAKI (Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia).
“Selain kesiapan organisasi, BIN juga memiliki disposisi (sikap) yang sama terhadap vaksinasi mulai dari pimpinan puncak hingga ke daerah bahwa vaksin itu baik. Juga, memiliki sumber daya yang mampu memobilisasi, birokrasi yang pendek dan efisien sehingga mampu menggelar operasi vaksinasi dengan cepat. Terakhir, memiliki jaringan komunikasi yang luas dan mengakar ke tokoh-tokoh nasional dan lokal sehingga bisa menembus sekat-sekat sosial masyarakat dan mengatasi resistensi,” ucap Marcelino.
Inovasi teknologi juga menjadi perhatian BIN dalam mendukung percepatan program vaksinasi ini. Seperti dijelaskan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BIN, Armi Susandi, “BIN dalam waktu singkat bisa mengembangkan sistem informasi PREMISE (Prediksi Pandemik Virus Covid-19) bekerja sama dengan ITB. Ini satu-satunya di Indonesia sistem informasi yang lengkap sekali, bagaimana prediksi Covid-19 secara digital, yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.”
Lalu, BIN membuat aplikasi untuk pengelolaan vaksin, yakni bernama CORVIS (Covid-19 Response and Prevention System). “Dengan teknologi ini (CORVIS), kita tahu persis kapan vaksin akan kadaluarsa, vaksin apakah berkurang, mana prioritas vaksin untuk lansia dan anak-anak, sehingga petugas BIN jika akan melaksanakan vaksinasi akan lebih efektif berdasarkan data-data yang dimiliki,” ucap Armi.
BIN juga memiliki laboratorium intelijen berskala besar satu-satunya di Indonesia dan menjadi gudangnya para ilmuwan. “Kata kuncinya, kita harus punya kemampuan, menguasai teknologi. Jika menggunakan bantuan luar negeri harus dengan syarat ada transfer knowledge agar tidak ketergantungan,” ujar Armi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
