REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Kementerian Sosial menargetkan agar penyaluran bantuan sosial di Cilacap selesai pada 15 Februari mendatang. Tercatat sebanyak 221.257 KPM terdaftar sebagai peserta BPNT/Program Sembako di kabupaten tersebut.
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial di seluruh daerah. Atas arahan Mensos, jajaran Kemensos secara serentak melakukan percepatan pencairan di sejumlah kabupaten dan kota. Cilacap merupakan salah satu daerah yang penyaluran bansosnya dipercepat.
Di Kabupaten Cilacap, anggota Komisi VIII DPR RI Wastam hadir bersama Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat. Kehadiran anggota Fraksi Partai Demokrat itu bersama Sekjen merupakan kesempatan kedua setelah kemarin melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Banyumas.
Sama seperti di Banyumas, di Cilacap keduanya juga datang untuk mendorong percepatan pencairan bansos. Dalam pembahasan dengan pemerintah daerah, bank penyalur dan pendamping sosial, ditargetkan tanggal 15 Februari salur bansos dapat dituntaskan di Cilacap.
Untuk mencapai target tersebut, penyaluran akan dilakukan secara simultan melalui komunitas. Komunitas yang dimaksud antara lain kantor kecamatan, kantor desa, dan tempat lain yang memungkinkan dan memadai untuk mengumpulkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan cara tersebut, diharapkan bansos bisa salur lebih cepat dan menjangkau KPM di lokasi terdekat dari tempat tinggal mereka.
"Saya minta salur bansos sudah bisa dituntaskan pada 15 Februari. Nanti akan melibatkan komunitas. Saya minta pemerintah daerah Pak Camat, Pak kepala desa dan Pak lurah, bisa membantu proses tersebut," kata Wastam di kantor Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dalam rilis yang diterima Republika, Jumat (4/2).
Pencairan bansos yang dilakukan pada Jumat (4/2) adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako Reguler, BPNT/Kartu Sembako. PPKM dan Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kabupaten Cilacap, cukup banyak KPM yang belum melakukan transaksi.
Dari data dinas sosial, tercatat sebanyak 221.257 KPM terdaftar sebagai peserta BPNT/Program Sembako. Dari jumlah tersebut, 193.793 KPM sukses top-up, dan yang belum transaksi sekitar 10.864 KPM.
Terkait hal tersebut, Wastam menekankan semua pihak untuk bekerja keras. Ia mengingatkan bahwa ada kesamaan tujuan di antara instansi terkait seperti pemerintah pusat, wakil rakyat, pemerintah daerah, bank penyalur dan juga pendamping.
"Kita sama-sama bekerja untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Saya minta semua pihak bank mempercepat salur bansos," ujarnya.
Dalam sambutannya, Wastam juga mengapresiasi kebijakan Mensos Risma yang sangat berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Salah satunya adalah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Program RTLH ini bagus sekali karena menyiapkan tempat tinggal yang layak untuk warga tidak mampu," katanya.
Pada kesempatan sama, Sekjen Harry Hikmat menekankan pentingnya peran pendamping sosial sebagai garda depan dalam membantu memastikan program untuk masyarakat prasejahtera berjalan dengan baik. Dalam kaitannya dengan percepatan salur bansos, Harry meminta pendamping pro aktif.
"Untuk KPM yang sakit, lanjut usia, atau disabilitas, salurkan bantuan ke rumahnya. Kalau KPM meninggal dunia, segera proses untuk pergantian pengurus, misal ke ahli waris. Kalau memang ahli waris dalam status miskin. Jemput bola agar permasalahannya segera bisa teratasi," kata Sekjen.
Pendamping juga diminati untuk peka dan respon cepat terhadap permasalahan sosial yang berkembang di daerah tugasnya. Untuk mendukung tugas-tugasnya, pendamping diminta berkoordinasi dengan balai terdekat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
