Juru Bicara Pondok Pesantren Gontor Ustaz Adib Fuadi Nuriz menilai, pernyataan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar tentang adanya temuan pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris di berbagai wilayah ini perlu diluruskan. Karena, menurutnya, pernyataan Boy menciptakan stigma negatif bagi pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia
"Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar tentang adanya temuan pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris di berbagai wilayah ini perlu diluruskan karena telah menyinggung dan menciptakan stigma negatif bagi pondok-pondok pesantren seluruh Indonesia," ujar dia kepada Republika, Rabu (26/1/2022).
Padahal, kata Adib, ada 20 ribu lebih pondok-pondok pesantren yang terdata di Kementerian Agama dan tidak terindikasi terkait terorisme, radikalisme. Menurutnya, pesantren terus mengajarkan dan mendidik santri untuk taat beragama, berkarakter, cinta NKRI, berprestasi dan lainnya.
"Jika BNPT mempunyai data lembaga pendidikan terkait jaringan terorisme, maka sebaiknya langsung melakukan tindakan pencegahan, edukasi, dan pendekatan-pendekatan strategis terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme, radikalisme intoleransi, baik secara kultural maupun struktural. Ini jauh lebih baik dan lebih strategis daripada hanya pernyataan semata," ujar dia.
Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI) juga menilai, narasi mengaitkan pondok pesantren dengan tindakan radikalisme harus dihentikan karena mencoreng nama baik pondok pesantren. Sekjen BKsPPI Akhmad Alim menegaskan, ponpes merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.
"Ponpes merupakan produk asli pendidikan Indonesia sebelum adanya pendidikan nasional dan berperan aktif dalam menjaga kesatuan NKRI serta memajukan bangsa," ujar dia kepada Republika, Rabu (26/1).
Menurut Akhmad, sejarah telah membuktikan bahwa pondok pesantren memberikan sumbangsih besar terutama terhadap kemerdekaan NKRI. Baik kalangan kyai, ulama, santri, ajengan, tuan guru bahkan habib bersatu untuk mengusir penajajah.
"Sehingga tidak ada pesantren yang mengajarkan hal radikal dan mengaitkannya dengan terorisme yang merugikan kesatuan NKRI," ujar dia.
Akhmad menilai, tidak perlu lagi ada narasi yang terkesan mencurigai keberadaan pondok pesan. Apalagi, menyeret nama pondok pesantren seolah terindikasi virus radikal atau teroris.
"Jikapun ada personal yang terlibat radikalisme itu sifatnya oknum. Tidak perlu disangkutpautkan dengan pondok pesantren," ujar dia.
Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Buya Amirsyah Tambunan ikut mempertanyakan informasi terkait dengan ratusan pesantren yang disebut terafiliasi dengan terorisme.
"Atas dasar apa pendataan tersebut, apa metodologinya, apakah merupakan hasil kajian resmi BNPT? Bayak pihak mempertanyakan infomasi terasebut, karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Amirsyah pada Rabu (26/1/2022).
"Setidaknya ada dua bahaya yg menjadi masalah tersebut, pertama, menimbulkan keresahan bagi masyakat sekitar, kedua, membuat masyarakat kurang aman dan nyaman. Mestinya BNPT melakukan praventif bersama lembaga terkait, sehingga tidak muncul info ini di publik," ucap Amirsyah, menambahkan.
Amirsyah mengaku terkejut membaca dokumen terkait hal ini. Dia meminta agar secara kelembagaan BNPT menjelaskan ke publik, agar tidak menimbulkan stigma negatif kepada kelompok tertentu, terutama ponpes.
"Bagi saya kelompok ekstrem terorisme ada pada kelompok ekstrim kiri seperti KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua, namun tidak pernah diungkap ke publik sebagai kelompok terorisme. Jadi jangan seolah-olah kelompok pesantren yang di sasar."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
