Yasonna juga berharap, Seminar Nasional ini dapat menghimpun ide ide cemerlang, pemikiran dan merumuskannya menjadi suatu formula baru yang dapat menyempurnakan kebijakan, regulasi, proses, prosedur manajemen pengawasan perbatasan di Indonesia.
Sementara itu, kementerian lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Badan Intelijen Strategis TNI, Kepolisian RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga menyampaikan pandangan masing-masing posisi Kelembagaan dalam konteks kolaborasi pengelolaan perbatasan di Indonesia.
“Model Integrated Border Control Management sebagai komponen penting dalam pengelolaan perbatasan perlu untuk dipikirkan sebagai kebutuhan dalam melindungi masyarakat Indonesia dan menjaga tegaknya kedaulatan Indonesia,” tambah Pramella Yunidar Pasaribu, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian sekaligus Ketua Panitia HBI ke-72.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
