REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, guna menindaklanjuti sasaran inflasi tahun 2022-2024, di Gedung Idham Chalid Kantor Setda Provinsi Kalsel Banjarbaru, Kamis (20/1/2022).
Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalsel, Syaiful Azhari, Gubernur Kalsel Dr (HC) Sahbirin Noor menyampaikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sampai saat ini masih menjadi fokus utama dalam sentra kebijakan dalam pengendalian inflasi nasional.
"Seiring dengan dengan arahan Presiden RI dalam Rakornas pengendalian inflasi tahun 2021, kita tentu harus mendorong peran UMKM Pangan melalui komputerisasi dan digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga pangan," ucapnya.
Mendorong adopsi digital menurutnya dapat mengakselarasi perbaikan struktural untuk menjaga stabilitas inflasi Kalsel. "Kita bisa lakukan beberapa strategi seperti digital farming, food estate, korporasi petani, model bisnis kerja sama antar daerah, dan digitalisasi UMKM," jelasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya juga melakukan penilaian terhadap komoditas unggulan setiap daerah di provinsi ini. "Kita lihat apa saja yang menjadi prioritas dan unggulan di setiap daerah, karena juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Roy mengakui pihaknya akan menyusun strategi agar stabilitas ekonomi Kalsel dapat terjaga dengan baik. "Kita akan libatkan seluruh stakeholder terkait, kemudian kita akan fokus menangani daerah yang memiliki potensi terjadi inflasi," jelas Roy.
Melalui kegiatan ini, TPID Kalsel dapat menyusun peta jalan (roadmap) pengendali inflasi yang disinergikan dengan dokumen perencanaan daerah untuk tingkat inflasi Kalsel yang stabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika