REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mempertanyakan eksistensi lembaga MPR RI. Ia menilai peran dan fungsi lembaga MPR RI tidak berjalan dengan baik.
"Peran-peran yang selama ini dibebankan kepada DPR dan DPD harusnya ditarik oleh MPR," kata Fahri dalam diskusi daring bertajuk 'Menyoal Eksistensi Lembaga MPR: Masih Relevankah Dipertahankan?', Rabu (19/1).
Mantan wakil ketua DPR itu berpandangan belakangan ini ada kecenderungan lahirnya kembali sistem kepartaian yang menganggap bahwa lembaga negara tidak berjarak dengan kekuasaan parpol. Parpol dianggap sebagai lembaga perwakilan itu sendiri seperti di dalam tradisi otoritarianisme.
"Di negara-negara otoriter ya kongres partai dengan kongres negara atau lembaga perwakilan ya dianggap sama, tapi dalam negara demokrasi parpol hanyalah event organizer bagi pembentukan lembaga pewakilan, dan partai politik dijaga jaraknya dari lembaga perwakilan dengan dihilangkannya hak recall dan lain-lain sebagainya sehingga anggota kongres kita itu menjadi sangat independen seperti Amerika Serikat, Prancis dan sebagainya," jelasnya.
Karena itu menurutnya, seluruh elemen bangsa harus memikirkan kembali mau dibawa kemana kelembagaan MPR ke depan. Apakah mau mengkonsolidasikan tradisi otoritarianisme, atau meneruskan tradisi demokrasi yang telah mulai dalam amandemen konstitusi sejak reformasi 1998.
"Kalau kita mengarah ke sana maka kita harus memikirkan MPR di antaranya, kemarin itu terus terang waktu, saya termasuk yang memimpin revisi UU MD3, di antaranya karena presiden Jokowi katanya waktu itu ingin mengkonsolidasi rekonsiliasi nasional, maka kemudian semua parpol menjadi pimpinan MPR, dan sekarang MPR terpaksa mencari kesibukannya, pimpinan MPR mencari kesibukannya masing-masing," ujarnya.
"Yang agak sibuk pimpinan MPR hanya mas Bambang (Soesatyo) saya lihat itu urus motor itu yang paling banyak, jadi sebenarnya nggak ada itu kesibukan yang ditegakkan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
