Rabu 19 Jan 2022 14:50 WIB

Koalisi Masyarakat Sunda Ancam Geruduk PDIP Buntut Pernyataan Arteria

Koalisi Masyarakat mendesak DPP mencopot Arteria untuk masa depan PDIP di Jabar.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Agus raharjo
Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda melakukan konsolidasi untuk mendatangi DPP PDI P dan DPR RI menanggapi pernyataan anggota DPR RI Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda, Rabu (19/1). Mereka menuntut Arteria Dahlan di PAW. Turut hadir anggota DPR RI TB Hasanudin.
Foto: Republika/M Fauzi Ridwan
Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda melakukan konsolidasi untuk mendatangi DPP PDI P dan DPR RI menanggapi pernyataan anggota DPR RI Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda, Rabu (19/1). Mereka menuntut Arteria Dahlan di PAW. Turut hadir anggota DPR RI TB Hasanudin.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah budayawan, seniman dan masyarakat Sunda yang tergabung pada Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda mengaku kecewa dengan pernyataan anggota DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan tentang Bahasa Sunda. Mereka menuntut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawatir Soekarnoputri tersebut memecat kadernya itu.

Koalisi Masyarakat Sunda juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memeriksa Arteria. "Kita menuntut pertama DPP PDIP menarik Arteria Dahlan dari keanggotaannya di DPR, PAW lah. Saya tidak tahu mekanisme seperti apa yang penting kalau PDIP memikirkan masa depannya, memikirkan partainya terutama di Jawa Barat dan Sunda, dia harus mencopot Arteria Dahlan," ujar Koordinator Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Cecep Burdansyah seusai rapat di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Rabu (19/1/2022).

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sunda juga akan mengkaji apakah pernyataan politikus PDIP Arteria Dahlan dikategorikan fitnah dan dapat diadukan ke aparat penegak hukum. "Sebetulnya bisa dikenakan pasal 14 dan 15 tentang keonaran kami kaji dulu kalau bisa diadukan maka diadukan ke Polda Metro Jaya," katanya.

Cecep mengatakan pihaknya ingin memberikan edukasi kepada politikus bahwa di era demokrasi elit politik jangan merasa lebih pintar dari masyarakat. "Masyarakat harus memberikan edukasi kepada mereka elit partai. Gak ada di alam demokrasi, elit lebih pintar, masyarakat bisa lebih pintar," tegas Cecep.

Ia mengatakan pihaknya juga akan mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta dan DPR untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Pihaknya berencana berangkat ke Jakarta pada pekan depan.

Cecep menambahkan pihaknya kecewa dengan pernyataan Arteria Dahlan sebab mengesankan bahasa Sunda menakutkan dan buruk di masyarakat. Padahal mengacu kepada konstitusi bahasa daerah dilindungi dan justru harus dikembangkan.

"Tuntutannya kita kan kecewa dengan pernyataan Arteria Dahlan anggota Komisi III DPR bahwa bahasa Sunda itu seakan akan bahasa yang menakutkan kalau ada pejabat yang memakai bahasa Sunda orang menjadi takut, nah ini akan menimbulkan persepsi buruk di masyarakat," katanya.

Pihaknya mengatakan pernyataan Arteria Dahlan sangat kontraproduktif dan menyakiti masyarakat Sunda. Lebih jauh pernyataannya sangat mengganggu keutuhan NKRI dan dapat memecah belah Indonesia.

"Ini bukan persoalan bahasa Sunda saja tapi bahasa daerah lain harus dijaga dan dihormati harus pelihara. Kita orang Sunda menghargai teman-teman yang pakai bahasa Jawa, di Batak pakai bahasa Batak kita hargai dan hormati. Nah, Arteria Dahlan pernyataannya bisa menganggu keutuhan NKRI, bisa memecah belah Indonesia," tutur Cecep.

Selain itu pernyataan Arteria Dahlan dapat meminggirkan dan mengucilkan bahasa daerah. "Konstitusi saja sudah menghormati keberadaan bahasa daerah tapi dia anggota DPR kok ngomong begitu," katanya.

Politikus PDIP Arteria Dahlan sendiri membantah telah mencitrakan buruk suku Sunda dengan meminta agar Kajati yang berbahasa Sunda saat rapat dipecat, pada rapat kerja bersama Komisi III dan Kejaksaan Agung, Senin (17/1/2022). Ia menegaskan yang ia tekankan dalam pernyataannya tersebut, agar jangan ada nepotisme kesukuan dalam sebuah instansi pemerintahan.

"Saya mau membantu institusi kejaksaan, termasuk Jaksa Agung agar tidak ada Sunda Empire di kejaksaan. Namun mereka yang menjabat di posisi strategis tertentu karena kompetensi, kapasitas dan kualitasnya," kata Arteria kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).

Karena itu, ia meminta publik khususnya masyarakat Sunda memahami situasi dan suasana rapat saat ia menyampaikan pernyataannya itu. Sebab, selama ini diakui dia, sudah ada isu yang menyebar terkait ada istilahnya Sunda Empire di institusi Adhiyaksa ini. Dimana ada pejabat di Kajati yang mempertontonkan nepotisme kedekatan suku dan kedekatannya dengan Jaksa Agung yang sekarang Sanitiar Burhanuddin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement