REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Dinas Pariwiasta dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan petunjuk pelaksanaan wisata aman bencana untuk mendukung keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berwisata ke provinsi berbasiskan kepulauan itu.
"Kami sudah melakukan kajian terkait wisata aman bencana yang selanjutnya akan diteruskan ke level kabupaten/kota termasuk pelaku industri wisata untuk diterapkan di setiap destinasi wisata di NTT," kata Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf NTT Johny Rohi dalam keterangan yang diterima di Kupang, NTT, Selasa (11/1/2022).
Johny mengatakan, NTT merupakan miniatur bencana di Tanah Air karena hampir semua jenis bencana alam dan nonalam di daerah lain juga terjadi di NTT. Ia mencontohkan seperti bencana hidrometeorologi.
Banjir dan tanah longsor yang terjadi di akhir-akhir ini di daerah tujuan wisata di Flores seperti Labuan Bajo, Ende, Sikka, dan lainnya. Kondisi ini, kata dia, menjadi perhatian serius karena berdampak pada pertumbuhan sektor pariwisata.
Sektor pariwisata sendiri telah ditetapkan pemerintah provinsi sebagai penggerak utama perekonomian. "Karena itu kami lakukan kajian dan hasilnya berupa dokumen yang berisi petunjuk atau upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan wisata aman bencana," kata Johny.
Ia menjelaskan, petunjuk wisata aman bencana yang dimaksud mencakup aspek kesiapsiagaan atau mitigasi di tahap sebelum bencana, tanggap darurat saat saat bencana, dan penanganan setelah bencana. Johny mengatakan, selanjutnya pihaknya akan mendorong agar hasil kajian terkait wisata aman bencana ini menjadi produk regulasi yang bisa diimplementasi di setiap kabupaten/kota.
"Apakah nanti dalam bentuk pergub, perda, sehingga bisa diterapkan dan membuat wisatawan bisa merasa yakni bahwa meskipun NTT ini langganan bencana tetapi bisa berwisata dengan aman," ungkapnya.
Ia menambahkan, agar penerapan wisata aman bencana dapat berjalan baik maka sangat dibutuhkan peran serta semua pihak seperti pemerintah, pelaku industri wisata, perguruan tinggi, media massa, dan komunitas. "Berbagai pemangku kepentingan ini memang harus berjalan bersama-sama agar pembangunan pariwisata kita bisa mencapai target yang diharapkan," kata Johny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika