Pengusaha Via Bahlil Ingin Jokowi Sampai 2027, Menurut UUD Inkonstitusional

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar

Indikator Politik Indonesia pada Ahad (9/1) merilis hasil survei nasional terbarunya. Dalam survei yang digelar Desember 2021 tersebut, diketahui mayoritas responden mempersepsikan kondisi ekonomi nasional buruk.

Baca Juga

"Total ada 33 persen masyarakat kita yang memandang keadaan ekonomi nasional masih buruk, yang mengatakan baik kurang lebih sekitar 24 persen baik atau sangat baik," kata Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi dalam webinar yang dilakukan secara daring, Ahad (9/1/2022).

Namun jika dilihat trennya, Burhanuddin mengatakan, responden yang mempersepsikan kondisi ekonomi nasional buruk terus menerus mengalami penurunan. Jika sebelumnya pada Mei 2020 diketahui kondisi ekonomi nasional sempat pernah dipersepsikan buruk hingga 81 persen, kini dalam survei terbaru, angkanya sudah berada di 33,2 persen.

"Jadi ini kabar baiknya ada proses pemulihan ekonomi yang terus berjalan tapi masih lebih banyak mengatakan buruk ketimbang baik," kata Burhanuddin.

Merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyadari bahwa tidak seluruh masyarakat puas dengan kinerja pemerintah saat ini. Namun, ia memastikan pertumbuhan ekonomi perlahan-lahan berangsur membaik.

"Artinya pemerintahan Jokowi di bawah kepemimpinan Pak Presiden memimpin kami di anggota kabinet itu mampu perlahan-lahan melakukan suatu langkah-langkah strategi ekonomi untuk menuju perbaikan yang lebih baik," tuturnya.

Ia mengatakan, seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar sama. Pertama, pandemi Covid-19 dan kedua, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi bukan hal mudah. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal positif, ditunjukkan oleh capaian 3,5 persen pada kuartal III 2021.

Bahlil mengaku gembira melihat kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 4 bulan terakhir. Angkanya mencapai 71 persen pada Desember 2021 menurut survei.

“Kami kerja siang malam di kabinet ini dan detail. Bapak Presiden bukan kasih perintah terus melepas. Beliau mengecek sudah sejauh mana, masalahnya apa dan targetnya apa?” kata Bahlil.

Ia menilai, ada dua permasalahan utama dalam ekonomi, yaitu lapangan pekerjaan dan harga bahan pokok. Bangsa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan lapangan pekerjaan sektor pemerintah saja, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri atau perusahaan BUMN.

Sehingga, perlu dibantu oleh sektor swasta yang bermuara pada investasi. Investasi harus didorong untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

Dari sisi investasi, Bahlil menyatakan, persepsi global terhadap Indonesia pada 2021 sudah membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2021 cenderung naik.

Pemerintah pun harus menjaganya dengan menetapkan strategi menjaga stabilitas manajemen Covid-19, stabilitas politik dan bagaimana membangun persepsi positif dari rakyat Indonesia. Mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027, Bahlil menyatakan hal ini sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.

“Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan,” ujar dia.