REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Prof Zainuddin Maliki mengatakan Kabupaten Lamongan butuh pompa air yang cukup untuk cegah bahas banjir. Apalagi banjir di Lamongan pada tahun ini merendam wilayah yang cukup luas, yakni Babat, Sekaran, Karanggeneng, Kalitengan, Turi, Karangbinangun dan juga Glagah.
"Pada tahun-tahun sebelumnya banjir terjadi sekitar bulan Februari tetapi beberapa tahun terakhir sudah terjadi sejak bulan November-Desember banjir telah menggenangi sejumlah wilayah di Kecamatan Babat," kata Zainuddin Maliki dalam rilisnya usai bertemu Bupati Yuhronur Effendi di Pendopo Kabupatan Lamongan, Ahad (2/22).
Pembicaraan difokuskan kepada penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang. Bupati yang juga didampingi Sekretaris Daerah menegaskan bahwa dalam jangka pendek, pemda Lamongan memaksimalkan penggunaan pompa air dan memastikan seluruh Dam yang ada dibuka dan bisa berfungsi memperlancar aliran air dengan baik.
Menurut bupati, banjir di Lamongan antara lain memang disebabkan luapan Bengawan Solo. Untuk mengaasai masalah ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan juga telah meminta bantuan penyediaan pompa air dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
"Dengan terus meningkatnya intensitas banjir, Lamongan memang membutuhkan pompa air dengan kapasitas yang tinggi. Dibutuhkan sejumlah rumah pompa air dengan kapasitas besar, mulai dari pompa air berdaya sedot 1000 hingga 4000 liter per detik,'' kata Effendy.
Sementara itu, mantan rektor Univerisitas Muhammadiyah Surabaya yang kini sebagai anggota DPR Fraksi PAN, menengarai kawasan hilir Lamongan memang menerima beban yang disebabkan suplai air hujan yang berpotensi menjadi banjir dari Ngawi, Bojonegoro,Tuban dan sekitarnya. Oleh karena itu kebutuhan rumah pompa ini memerlukan dukungan dari APBD maupun APBN. "Kami turut mendesak agar pemerintah pusat maupun provinsi untuk memberi dukungan anggaran," ungkap Zainuddin Maliki.
Atas adanya masalah tersbeut, lanjiutnya, memang kini sudah perlu mengembalikan sejumlah fungsi rawa seperti rawa Semando, Sekaran dan lain-lain juga merupakan kunci penyelesaian banjir di kawasan ini. Sebagian Rawa tersebut selama ini ada yang berubah fungsi menjadi pertanian dan tambak ikan. Ditambah dengan terjadinys pendangkalan, menjadikan rawa-rawa itu tidak bisa berfungsi sebagai tempat penyerapan dan penampungan air dengan baik.
Pemerintah daerah Lamongan, kata Zainuddin, jelas tidak bisa berjalan sendiri dalam pembenahan fungsi rawa karena rawa-rawa tersebut merupakan kewenangan provinsi. Dengan demikian masyarakat Lamongan berharap ada langkah-langkah yang lebih nyata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembenahan rawa-rawa yang menjadi penyebab banjir tersebut.
"Dalam waktu dekat perlu dilakukan pencegahan terjadinya pendangkalan rawa dan kemudian memastikan fungsi rawa sebagai penyerapan dan penampungan air, bukan sebagai lahan pertanian atau tambak ikan," ungkap Zainuddin Maliki.
Di samping itu, perlu dilakukan perbaikan budidaya tambak ikan di kawasan rawan banjir di Babat Lamongan. Dalam hal ini petani tambak diharapkan tidak meninggikan tanggul karena berpotensi menghambat arus air. Masing-masing pemilik tambak diharapkan membuat tanggul tidak terlalu tinggi dengan menambah jaring untuk menjamin ikannya tidak keluar dari lahan tambaknya.
"Jika itu bisa dilakukan maka di satu sisi bisa turut mengatasi potensi terjadinya banjir, di sisi yang lain bisa dilakukan budidaya tambak ikan sebagai mana yang diharapkan," pungkas Zainuddin Maliki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
