Faisal Basri selaku Ekonom Senior Universitas Indonesia yang mendapat kesempatan terakhir dalam memberikan tanggapan, secara langsung menyoroti terminologi korporasi petani yang digunakan pemerintah dalam rangka pembangunan pertanian ke depan. Menurut Faisal, pendekatan tersebut menghilangkan semangat Bung Hatta dalam menghimpun kekuatan petani yang berserakan untuk menghadapi para kapitalis kota.

Faisal juga mengungkapkan bahwa panglima ekonomi di Indonesia saat ini bukan pertanian, namun investasi, selain itu politik Indonesia juga tidak akrab dengan petani, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih mengarah pada investasi dan sektor usaha ekstraktif, bukan pada pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Tidak ada adaptasi kebijakan pertanian secara nasional yang siap. Udah deh, negara harusnya fokus di sini dan menyelenggarakan fungsi stabilisasi,” ujar Faisal mengakhiri tanggapannya pada persoalan pertanian dan pangan.

Diskusi sekaligus seminar ditutup dengan penyampaian catatan kedaulatan pangan di Indonesia selama tahun 2021 oleh Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah. Sejak awal, Said menegaskan perlu adanya perenungan mengenai posisi kedaulatan pangan dari berbagai persoalan yang telah disampaikan oleh para narasumber dan penanggap. Pada kesempatan tersebut, Said juga mengungkapkan di mana seharusnya kedaulatan pangan diletakkan. “Bahwa dari setiap kebijakan pembangunan pertanian, petani harus dijadikan subjek utamanya, "Ujar Said Abdullah dalam penyampaian penutup kegiatan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika