Rabu 22 Dec 2021 19:48 WIB

Wapres Pastikan akan Tambah Vaksinator di Daerah Cakupan Rendah

Masih rendahnya capaian vaksinasi di daerah, di antaranya karena kurangnya vaksinator

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andi Nur Aminah
Wakil Presiden Maruf Amin
Foto: ANTARA/Kornelis Kaha
Wakil Presiden Maruf Amin

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan terus mendorong daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah. Salah satu upaya yang dilakukan yakni memperbanyak vaksinator di daerah. Ini karena, masih rendahnya capaian vaksinasi di daerah, di antaranya karena kurangnya vaksinator.

"Jadi kita akan memperbanyak vaksinatornya, vaksinnya sudah cukup tinggal vaksinator kita perbanyak dari semua kalangan," ujar Wapres di sela kunjungan kerjanya di Lampung, Rabu (22/12).

Baca Juga

Wapres mengatakan, ada 10 provinsi yang capaian vaksinasinya masih rendah. Karena itu, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak mengejar target capaian vaksin di daerah hingga akhir Desember. Mulai dari TNI/Polri, BKKBN, lembaga swasta, perguruan tinggi hingga LSM.

Meskipun kata Wapres, capaian vaksinasi nasional untuk dosis pertama sudah di atas 70 persen, sedangkan untuk dosis kedua sudah 51 persen.

"Sebenarnya kalau targetnya WHO sudah terlampaui, kalau WHO 40 persen lebih tapi kan kita inginnya lebih dari itu, jadi walaupun sudah melampaui target WHO tetapi kita ingin ingin percepat lagi," ujar Kiai Ma'ruf.

Ia melanjutkan, terutama untuk daerah daerah aglomerasi seperti Jabodetabek, Solo Raya, Bandung Raya. "Kita harapkan kita sudah mulai Januari ini di samping menyelesaikan yang satu dan dua juga sudah mulai masuk ke booster, sehingga dilapis tetapi ya kekebalan kelompok kita memang sudah dapat secara alamiah di samping secara vaksinasi," kata Wapres.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) terhadap capaian vaksinasi di daerah. Tito mengatakan, Kementerian Dalam Negeri pada akhir 2021 akan mengevaluasi daerah yang tidak bisa mencapai target 70 persen vaksinasi dosis pertama.

"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan Dana Insentif Daerah," ujar Tito dalam siaran pers Kemendagri, Jumat (17/12).

Sebaliknya, lanjut Tito, akan ada penghargaan bagi daerah yang telah memenuhi target vaksinasi dosis pertama. "Akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum," kata Tito yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Auditorium Gubernuran Sumbar.

Tito mengaku telah ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mendorong seluruh pemerintah daerah mempercepat vaksinasi. Dalam dialog dengan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi daerah dalam melakukan percepatan vaksinasi Covid-19, yakni selain banyaknya penduduk dan luasnya daerah, kekurangan vaksinator turut menjadi penghambat percepatan vaksinasi.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement