Bila trend utang ini berlangsung terus dan SMI tidak melihat choices lain, sungguh memprihatinkan. Sebab kebijakan yang demikian menggiring keuangan negara ke jurang krisis. 

So Ibu Sri, yes there are choices. So, don’t worry! Everything will be fine. Pilihan itu adalah mereformasi APBN untuk mengakhiri korupsi dan kebocoran. If you do so, we all are with you. 

Anggaran kita banyak bocor, boros , mark-up, fiktip, dikorupsi dan belanja yang tidak pada tempatnya. Intinya, tidak efisien, tidak efektif. Jadi sisi belanja harus di reformasi total dan Pemerintah akan mendapatkan penghematan anggaran yang amat besar. Tidak perlu menghentikan pembangunan infrastruktur yang memang penting dan dibutuhkan. Cukup ditertibkan, di review. 

Perlu nyali sebab reformasi APBN akan mengganggu “rezeki” haram yang sudah biasa mereka nikmati selama bertahun tahun. 

Kedua, dari sisi penerimaan negara, jangan mengorbankan sumber pendapatan negara untuk yang bersifat konsumtif dan menguntungkan Wajib Pajak/ businessmen besar. 

Masukan yang ringkas  dan sederhana tapi perlu nyali keberanian dan ketegasan untuk melaksanakannya, karena langkah yang diambil akan membuat “mereka” gusar. Siapa “mereka” itu?  Mereka adalah yang sedang berkuasa/ bagian dari kekuasaan, maupun yang diluar kekuasaan resmi tapi ikut mengendalikan kekuasaan dan kebijakannya. 

Dalam bahasa populernya sekarang, mereka adalah oligarki politik dan bisnis yang selama ini sejatinya merongrong. 

Menkeu SMI harus terbuka melaporkan situasi dan kondisi yang dihadapi kepada Presiden Jokowi. Saya yakin Presiden akan mendukung. Ingatlah bahwa kasus kasus besar yang macet mbulet hanya terbongkar atau terselesaikan bila Presiden Jokowi turun tangan memerintahkan jajarannya, terakhir kasus PINJOL. So, reformasi APBN adalah Choice dan dukungan Presiden mutlak di perlukan. 

Jakarta, 13 Desember 2021

Ikuti Whatsapp Channel Republika