Rabu 08 Dec 2021 09:46 WIB

Indonesia Tambah 1.000 Personel Penjaga Perdamaian

Menlu mengatakan Indonesia berkomitmen menambah 1.000 personel penjaga perdamaian

Rep: Fergi Nadira/ Red: Christiyaningsih
 Prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia di Markas Komando Pasukan Siaga Operasi TNI di Komplek Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Senin (8/9).  Menlu mengatakan Indonesia berkomitmen menambah 1.000 personel penjaga perdamaian.
Prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia di Markas Komando Pasukan Siaga Operasi TNI di Komplek Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Senin (8/9). Menlu mengatakan Indonesia berkomitmen menambah 1.000 personel penjaga perdamaian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan dan memajukan kapasitas personel pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeper. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi pada pertemuan virtual 4th UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) dengan tema Partnership in Training and Capacity Building pada Selasa (7/12).

"Komitmen memajukan pelatihan dan peningkatan kapasitas para peacekeepers mutlak diperlukan guna mendukung mandat Misi dan memastikan keselamatan mereka," ujar Menlu Retno dalam keterangan persnya, Rabu (8/12).

Baca Juga

Retno mengatakan Indonesia berkomitmen berkontribusi menambah sekitar 1.000 personel dan penguatan para personel penjaga perdamaian. Dia menyampaikan pelatihan dan peningkatan kapasitas diperlukan untuk mendukung penjaga perdamaian yang bertugas di situasi yang sering kali berbahaya.

Untuk itu, Retno menekankan dua hal penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas mereka. Pertama, pelatihan dan peningkatan kapasitas harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Di masa pandemi seperti saat ini, penjaga perdamaian kita mendapat tugas tambahan. Mereka harus dapat mendukung negara tempat misi untuk penanganan pandemi. Di sinilah pengetahuan mengenai kesehatan komunitas menjadi hal yang penting," ujar Retno.

Hal kedua yang ditekankan adalah pentingnya investasi seluruh negara bagi kemitraan yang inovatif. Triangular Partnership Project (TPP) yang akan berlangsung di Indonesia pada 2022 merupakan salah satu wujud sumbangsih Indonesia dalam mendukung inovasi kemitraan.

"Penguatan kemitraan yang inovatif ini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penjaga perdamaian perempuan, khususnya dalam perlindungan warga sipil," terang Retno.

Korea Selatan menjadi tuan rumah UNPM yang dihadiri oleh lebih dari 50 negara. Pertemuan dibuka dengan sambutan dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Korea Selatan serta Sekjen PBB. Pada pertemuan tersebut, seluruh negara termasuk Indonesia telah menyampaikan komitmen kontribusi guna mendukung penguatan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

UNPM merupakan pertemuan internasional terbesar yang membahas berbagai isu Misi Perdamaian PBB. Pertemuan ini didahului dengan empat pertemuan persiapan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memimpin pertemuan pendahuluan yang mengambil tema Partnership, Training and Capacity Building.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement