REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG--Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang dihadiri secara langsung oleh Plt Bupati Beni Hernedi SIP telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan APBN Tahun 2022 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 yang diserahkan Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana MM, Selasa (7/12/2021) di Griya Agung Palembang.
Plt Bupati Beni Hernedi SIP mengatakan, Pemkab Muba di tahun 2022 tetap akan memfokuskan sektor pembangunan infrastruktur serta upaya-upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi di segala sektor. "Fokus infrastruktur masih terus kita maksimalkan, agar benar-benar perbaikan infrastruktur hingga ke pelosok dapat tersentuh dengan baik," ungkap Beni Hernedi.
Selain itu, menurut Beni Pemkab Muba juga akan mengoptimalkan pemulihan perekonomian pasca pandemi yang menyasar ke semua sektor. "Pemulihan perekonomian di Muba pascapandemi atau menuju new normal akan dimaksimalkan agar perekonomian di Muba dapat kembali berangsur normal," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru, menyampaikan bahwa ditengah ketidakpastian yang tinggi, APBN 2022 memainkan peran sentral dalam proses konsolidasi dan reformasi struktural yang bertujuan untuk memastikan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sehingga APBN 2022 disiapkan untuk responsif, antisipatif, dan fleksibel.
Gubernur menyampaikan 6 (enam) kebijakan utama yang menjadi fokus APBN 2022, yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan; menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan; peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing; melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi; penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah; dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.
Tahun 2022 merupakan periode terakhir diperbolehkannya defisit APBN melebihi 3 persen dari PDB. Oleh karenanya, Gubernur berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah se Provinsi Sumsel untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam upaya memulihkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Sumsel.
Selanjutnya, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana MM, menyampaikan bahwa perkembangan kondisi perekonomian global maupun domestik masih belum merata dan penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
Meski demikian, perekonomian Indonesia sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator ekonomi seperti partumbuhan ekonomi yang pada kuartal III 2021 tumbuh positif sebesar 3,51 persen (yoy), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus menguat ke level >100 yaitu di Oktober sebesar 113,4 dan Indeks Manufaktur (PMI) kembali ekspansif ke level 57,2. Tren kinerja positif perekonomian Indonesia diproyeksikan akan terus semakin kuat di tahun 2022.
Sejalan dengan ekonomi nasional, perekonomian Sumsel juga diproyeksikan akan terus membaik di tahun 2022. Dikuartal III 2021, ekonomi Sumsel mampu tumbuh positif sebesar 3,93 persen (yoy). Selain itu, aktivitas perekonomian di Sumsel mengalami peningkatan sampai dengan akhir November 2021, hal ini terlihat dari tingkat inflasi bulan November 2021 yang berada di level 1,98 persen (yoy), lebih baik dari periode yang sama pada tahun 2020.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2021 mencapai 4,98%, turun 0,52 persen dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020.Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah DJPb Prov. Sumsel menjelaskan, APBN 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi Pendemi Covid-19 yang belum berakhir.
APBN 2022 masih akan bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical dengan tetap memperhatikan risiko dan menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mendukung dan memperkuat pemulihan ekonomi, berbagai langkah Reformasi Struktural dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi, dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur konektivitas dan mobilitas.
Belanja K/L tahun 2022 ditujukan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Di Tahun Anggaran 2022, Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi DIPA Satker K/L sebesar Rp13,2 triliun yang ditujukan untuk 41 Bagian Anggaran yang terdiri dari 521 Satuan Kerja.
TKDD 2022 diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, kualitas SDM Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah. Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi TKDD 2022 sebesar Rp 26,9 triliun.
Pada kesempatan itu juga, Kepala Kantor Wilayah DJPb Prov. Sumsel meminta kepada seluruh Satuan Kerja Vertikal dan Pemda untuk segera menyelesaikan pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang akan segera berakhir dan menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2022 agar dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan.
Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022, diharapkan seluruh jajaran pemerintahan di wilayah Sumsel agar dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi guna mewujudkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang diharapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika