REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan Indonesia sejak awal sangat gencar menyuarakan kesetaraan akses vaksin. Hal ini sangat penting demi melindungi dunia dari ancaman Covid-19 yang terus bermutasi.
"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, jika tidak ada kesetaraan akses vaksin, akan sangat sulit untuk memenuhi target vaksinasi yang dicanangkan WHO," ujarnya dalam keterangan Jumat (3/12).
Diperkirakan, akan ada hampir 80 negara yang tidak akan dapat mencapai 40 persen penduduk yang divaksinasi pada akhir 2021. Indonesia sendiri, lanjut Nadia, terus menggencarkan program vaksinasi nasional, hingga ke pelosok-pelosok desa.
"Pemerintah pusat mendorong daerah-daerah terus melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi bagi warganya. Dibantu juga dengan sejumlah instansi, seperti TNI dan Polri," ujarnya.
Selain jaminan ketersediaan stok vaksin, upaya percepatan juga dilakukan dengan memberikan rdukasi kepada masyarakat, khususnya terkait berita-berita tidak benar alias hoaks yang banyak beredar.
Nadia menyebut, di beberapa daerah, hoaks ikut berperan memperlambat vaksinasi. Masyarakat dibuat takut dan khawatir terhadap efek vaksinasi, yang dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan.
"Sekali lagi pemerintah menegaskan bahwa seluruh vaksin Covid-19 yang digunakan ini aman dan berkhasiat, sudah mendapatkan izin Badan POM," tegasnya.
Di sisi lain, masih menurut dr. Nadia, peningkatan kewaspadaan juga dilakukan seiring bermunculannya kasus varian Omicron di berbagai negara. "Peningkatan kewaspadaan termasuk dengan meningkatkan lagi disiplin pelaksanaan protokol kesehatan, dan segera vaksinasi apapun jenis vaksinnya", ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika