Korpri: Banyak Pekerjaan PNS tidak Bisa Digantikan Robot

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrullah menanggapi rencana pergantian fungsi PNS dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mempercepat birokrasi. Zudan menilai, pergantian fungsi PNS oleh mesin atau robot ini hanya bisa di beberapa pekerjaan yang bersifat mekanistik dan rutin.

Namun, Zudan menyebut lebih banyak pekerjaan tidak bisa digantikan oleh robot atau mesin saat ini.

Baca Juga

"Mungkin pengawas jalan raya, patroli bisa digantikan CCTV, tapi dalam banyak hal, banyak yang tidak bisa tergantikan. Karena yang terkait dengan empati, terkait dengan kerjasama, terkait dengan kemanusiaan itu sampai saat ini belum bisa tergantikan oleh robot atau mesin," kata Zudan dalam keterangannya, Rabu (1/12).

Karena itu, Zudan menilai rencana pergantian fungsi ini tidak serta merta menghilangkan fungsi PNS, khususnya PNS berkualitas. Karena, banyak fungsi PNS dalam beberapa pekerjaan seperti pengelolaan keuangan, penanggulangan bencana, pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan oleh mesin.

Untuk itu, Zudan pun menilai wacana pergantian ini sebagai motivasi untuk para ASN lebih berkualitas.

"PPS yang berkualitas tidak akan tergantikan oleh robot ataupun mesin. Tetapi kalau PNS yang nggak berkualitas, ya pastilah tergantikan. Ini untuk memotivasi dan memacu para ASN agar menjadi ASN yang berkualitas," kata Zudan yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri itu.

Namun demikian, Zudan tidak memungkiri untuk beberapa pekerjaan, fungsi PNS yang bisa digantikan mesin ini akan merampingkan birokrasi. Ia mencontohkan, keberadaan Anjungan Dukcapil Mandiri mengurangi jumlah SDM yang sebelumnya dilakukan oleh petugas dukcapil.

"Dulu harus ada petugasnya, sekarang masyarakat memprint-out sendiri. Dukcapil sudah mulai menerapkan itu. Itulah merupakan bagian dari digital government atau pemerintahan berbasis digital," katanya.

Zudan pun berpesan agar ASN juga tidak perlu khawatir karena banyak pekerjaan yang tidak bisa tergantikan mesin atau robot. Tetapi ada hal-hal yang bisa digantikan oleh mesin atau robot.

"Maka ASN harus belajar terus agar fungsinya nggak tergantikan," katanya.

Rencana mengganti PNS dengan robot pertama kali disampaikan Jokowi pada November 2019.

"Saya sudah perintahkan juga ke Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) agar birokrasi diganti dengan artificial intelligence, kalau diganti artificial intelligence birokrasi kita lebih cepat saya yakin itu," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (28/11).

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Satya Pratama, mengatakan, transformasi digital birokrasi itu sedang berlangsung sekarang. Digitalisasi dilakukan pada sektor layanan publik maupun pada manajemen PNS.

"Sebenarnya upaya digitalisasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks plus pandemi Covid-19, maka transformasi tersebut dipercepat," kata Satya.