REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku telah melakukan percepatan alih birokrasi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) seperti keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi pada 2019 meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) diganti dengan robot agar pekerjaan birokrasi lebih cepat.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama mengatakan, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik sudah dilakukan sejak 2019 dan semakin dipercepat karena pandemi Covid-19. "Kalau penyederhanaan birokrasi kemudian digitalisasi sudah dimulai sejak 2019 lalu, sejak presiden Joko Widodo memerintahkan kami dan kami lakukan," kata Satya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (30/11).

Percepatan, kata dia, semakin gencar oleh kondisi pandemi Covid-19, dimana orang tidak bisa bertemu langsung di kantor. "Maka kementerian/lembaga ramai-ramai mempercepat membuat digitalisasi pelayanan publik," kata dia.

Dia menambahkan, fungsi-fungsi pelayanan publik, misalnya masyarakat yang ingin mengurus izin tak membutuhkan lagi bagian orang yang melakukan fotocopy dokumen. Masyarakat cukup menyampaikannya dan diurus secara sistem, dan langsung keluar izinnya. Begitu juga pelayanan mengenai kartu surat izin mengemudi (SIM) dan paspor di imigrasi yang merupakan salah satu bentuk digitalisasi pelayanan.

Menurut dia, jumlah ASN saat ini terus menurun karena PNS yang pensiun tidak sebanding dengan jumlah yang direkrut. Namun, dengan transformasi penggunaan teknologi informasi (IT) dan digitalisasi pelayanan publik, maka diharapkan pelayanan publik/masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

"Jadi, kedepannya formasi pegawai negeri sipil (PNS) akan tidak gemuk, karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik. Saat ini dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, jabatan eselon 4 dan 3 sudah dihapuskan, diganti dengan pejabat fungsional," ujarnya.

Formasi ini, kata dia, diharapkan dapat membuat PNS bekerja lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan, tugas, dan fungsinya. Artinya, pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas, dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi.

Rencana mengganti PNS dengan robot pertama kali disampaikan Jokowi pada November 2019. "Saya sudah perintahkan juga ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) agar birokrasi diganti dengan artificial intelligence, kalau diganti artificial intelligence birokrasi kita lebih cepat, saya yakin itu," kata Jokowi di Jakarta, Kamis, (28/11/2019).

Berselang sekitar dua pekan, Jokowi kembali menyampaikan hal serupa. Menurut dia, Indonesia butuh sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tak bertele-tele. Dia pun yakin penggantian Eselon 3 dan 4 dengan robot bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika