Pendekatan Baru untuk Pelanggaran HAM dan Penanganan Papua

Rangkul Papua

Anggota DPD RI Filep Wamafma mendukung pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI, Dudung Abdurachmann, yang ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Filep mendukung, semua langkah demi keselamatan warga sipil.

"Bila perlu, tidak ada baku tembak sama sekali lagi. Sesuai aspirasi masyarakat, perlu evaluasi penempatan pasukan perang di wilayah konflik," kata Filep dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/11).

Senator asal Papua Barat ini menyebut, konsep menyelesaikan GAM Aceh dahulunya bisa digunakan sebagai petunjuk atau metodologi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Namun, Filep menyebut, Pihak TNI juga harus memahami secara detail akar masalah sesungguhnya yaitu sejarah integrasi, Pepera, Pelanggaran HAM dalam semua aspek dan diskriminasi rasial yang masih terjadi.

Namun, dia menekankan kepada institusi TNI dan Polri akan pentingnya membangun kepercayaan kepada masyarakat. Hal itu didasari atas tindakan di masa lalu seperti tertembaknya warga sipil, tokoh adat, tokoh agama, namun tidak dilakukan penyelesaian.

"Bangun kepercayaan masyarakat atas tindakan pada masa Daerah Operasi militer, hingga saat ini sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap warga sipil maupun tokoh adat, agama, politik, mahasiswa/i di tanah Papua," ujarnya.

"Apakah Panglima TNI mampu menyelesaikan hal itu? Jika hanya suatu pernyataan tanpa komitmen untuk melaksanakannya maka pernyataan Panglima sia-sia belaka. Saya yakin niat baik ini perlu didukung oleh semua pihak," sambungnya.

Dukungan senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi. Menurutnya, menangani KKB harus melalui pendekatan KKB.

"Ya namanya saja KKB, kriminal kan, kalau kriminal itu kan civil justice, jadi memang kita anggap masih KKB. Kalau kriminal, itu metode penanggulangannya memang harus secara civil justice, atau istilahnya pendekannya bukan pendekatan militer approach, kalau militer approach dia separatis nah itu harus ditanggulangi secara militer, kalau militer kan hidup atau mati," jelasnya.

Bobby melihat selama ini TNI telah berkoordinasi cukup baik dengan dengan kepolisian. Sehingga, dia tidak mempermasalahkan pernyataan Dudung tersebut.

"Kan kita semua sudah sepakat kalau ini KKB, walaupun memang ada motifnya separatis tapi karena melihat jumlah arsenalnya kan cuma sedikit jadi bukan seperti di Moro, di Filipina yang rakyat tidak bisa masuk. Ini kan tanah di Indonesia masih bisa diakses oleh masyarakat," ucapnya.

Kunjungan Dudung ke Timika merupakan kunjungan perdananya ke Papua sejak dilantik menjadi KSAD oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu (17/11) di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman, mengingatkan para prajurit yang bertugas di Papua agar menyayangi masyarakat setempat dan jangan pernah menyakiti hati masyarakat.

"Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh, kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka," kata dia, saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI AD, Persit KCK dan Satgas Yonif PR 328/Dirgahayu bertempat di Markas BatalionRaider 754/ENK20/3 Kostrad, di Timika, Papua, Selasa (23/11).