Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media, Faldo Maldini menegaskan, pemilihan jalur balapan atau venue sirkuit balap Formula E Jakarta merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga panitia penyelenggara. Hal ini disampaikannya menanggapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi yang akan memutuskan lokasi sirkuit balap Formula E.
“Menanggapi pemberitaan bahwa venue, pemilihan jalur racing dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh Presiden, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara,” ujar Faldo kepada wartawan, Kamis (25/11).
Faldo mengatakan, baik inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain dari Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, lanjutnya, semua hal terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.
“Berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait,” kata dia.
Ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sudah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi dengan mengajak para CEO Formula E. Namun, menurut dia, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta dan panitia penyelenggara memprioritaskan untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi terlebih dahulu.
“Venue, jalur, termasuk tata kelola, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan,” tambahnya.
Faldo mencontohkan, dalam penyelenggaraan World Superbike Mandalika di NTB pun juga tidak diawali oleh pertemuan para CEO dengan Presiden.
“Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara,” ucap dia.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga menyoroti, helatan Formula E yang mendompleng nama Presiden Jokowi. Menurut dia, langkah tersebut tidak bisa dibenarkan, terlebih saat Formula E saat ini memiliki berbagai masalah, di antaranya dugaan korupsi yang kini ditangani KPK.
"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," ujar Prasetio dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (25/11).
Dia menduga, dalam penyelidikan KPK, berbagai bukti permulaan awal korupsi sudah dikantongi. Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan akan terus mendukung KPK untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut.
"Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini," jelas dia.
Dia menekankan, upaya dari KPK sudah sejalan dengan dua fraksi PDIP-PSI dan 33 anggotanya untuk melakukan hak interpelasi.
"Ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," terang politikus PDI Perjuangan itu.
Sebelumnya, KPK memastikan tidak akan menghentikan penyelidikan dugaan korupsi pelaksanaan Formula E di DKI Jakarta. Lembaga antirasuah itu menegaskan, pengusutan perkara dugaan korupsi itu hingga saat ini masih terus berjalan.
"Kami memastikan penyelidikan KPK terhadap penyelenggaran Formula E masih berproses," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Ahad (14/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
