REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon kini tidak aktif lagi di Twitter. Hal itu setelah ia ditegur pendiri Partai Gerindra Prabowo Subianto Djojohadikusumo, yang kini menjabat Menteri Pertahanan.

Informasi Fadli ditegur di internal partai disampaikan koleganya yang juga anggota Komisi III DPR Habiburokhman. Sejak itu sampai sekarang, Fadli tidak aktif lagi membuat cicitan di akun @fadlizon. Terakhir ia membuat status 'Deforestasi itu nyata' pada Sabtu (13/11). Hal itu menjadi di luar kebiasaan, lantaran Fadli termasuk politikus yang aktif dan setiap hari membuat cicitan di Twitter.

Republika sudah mencoba mengkonfirmasi masalah teguran itu kepada Fadli, namun tidak ada respon. Ketika ditanya apakah benar Prabowo memberi teguran serius hingga ia berhenti bermain Twitter, lagi-lagi Fadli tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Republika.

Pangkal masalah itu bermula ketika Fadli mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memilih meresmikan Sirkuit Mandalika di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (12/11). Fadli heran, lantaran Jokowi tidak mengunjungi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yang masyarakatnya sudah kebanjiran selama tiga pekan.

"Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah tiga pekan banjir belum surut," kata Fadli menyindir Jokowi. Sontak saja, status Fadli itu mengundah kegaduhan di internal Gerindra.

Hal itu lantaran Prabowo dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat ini bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Sementara, Fadli malah sering memposisikan diri sebagai oposisi saat partainya sudah bergabung dengan pemerintah.

Sikap Fadli yang kerap berseberangan dengan partai dianggap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, sebagai tindakan tidak tepat. Dia menyebut, pernyataan Fadli tidak wakili sikap resmi Gerindra.

"Tweet Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika statement tersebut tidak mewakili fraksi atau pun partai," kata Habiburokhman di Jakarta, Ahad (14/11).

Dia menuturkan, Partai Gerindra telah memberi teguran kepada Fadli. DPP Partai Gerindra, sambung dia, meminta maaf apabila cicitan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemerintah. "Sebagai kader Gerindra, adalah hal yang biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat," ucap Habiburokhman.

Dia mengaku, kerap ditegur jika membuat salah. Begitu juga dengan Fadli ditegur jika dirasa ada yang tidak pas. "Saya sendiri sebagai jubir partai sering kena teguran, begitu juga rekan-rekan anggota DPR lainnya," kata Habiburokhman.

Baca juga : Bakal Ajukan PK, Pengacara: Habib Rizieq tak Layak Dipenjara

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah membela Fadli. Fahri yang merupakan wakil ketua DPR periode 2014-2019 bersama Fadli mengatakan, setiap pengurus partai bukan petugas partai. Adapun Fadli adalah wakil rakyat, bukan petugas partai sehingga bisa bebas bersuara di sistem demokrasi.

"Saya katakan bahwa wakil rakyat adalah petugas rakyat bukan perugas partai. Ini sesuai dengan konsep #DaulatRakyat versus daulat partain atau daulat tuanku. Ini negara demokrasi bukan negara otoriter," kata Fahri lewat akun Twitter, @Fahrihamzah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika