REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama legislatif setempat mulai membahas RAPBD 2022. Pembahasan dimulai dengan Sidang Paripurna DPRD Kalsel menghadirkan semua instansi dan pimpinan daerah, Senin (8/11).
Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin usai sidang paripurna menuturkan, kolaborasi yang selama ini terjalin dengan dewan perlu semakin ditingkatkan. Salah satunya pihaknya segera menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD terkait Raperda APBD 2022.
"Rekomendasi itu akan dikoordinasikan dengan SKPD dan akan segera kita tindaklanjuti melalui SKPD. Karena apapun yang tadi disampaikan merupakan hal yang harus dijawab dan tindaklanjuti untuk kepentingan bersama dalam membangun Kalsel Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Maju)," tutur Muhidin.
Dikatakan Muhidin, rancangan APBD 2022 memang disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah."Jadi, berpedoman juga terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)," sebutnya.
Muhidin meyakini, APBD 2022 dapat memperbaiki kondisi daerah dalam menangani pandemi Covid-19."Maka, dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan," ujarnya lagi.
APBD 2022, lanjut Muhidin, akan semakin memantapkan langkah untuk melanjutkan program dan kegiatan pembangunan. Sehingga, pengelolaan keuangan daerah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, memajukan pembangunan dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Sementara, pandangaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan melihat potensi bidang pendapatan yang masih bisa ditingkatkan, diantaranya sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari BUMD yang belum maksimal.“Kita perlu menggali potensi pendapatan daerah agar bisa membiayai pembangunan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, HM Rosehan NB.
RAPBD Kalsel 2022 yang sedang mulai pembahasan terdiri dari Pendapatan Daerah Rp5,5 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp5,5 triliun lebih atau mengalami selisih kurang Rp35 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika