Jelang masa liburan akhir tahun, meski pemerintah sudah membatalkan cuti bersama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap meminta para pengelola destinasi wisata dan taman rekreasi untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aplikasi PeduliLindungi. Upaya antisipasi adalah langkah preventif menghindari gelombang ketiga Covid-19.
Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kemenparekraf, Fadjar Hutomo, menjelaskan, saat ini Indonesia telah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Hal itu perlu dijaga dengan berbagai cara dan usaha agar tidak ada gelombang ketiga seperti yang dialami oleh negara-negara lain.
“Kami mengimbau agar kita sama-sama meyakinkan untuk tetap saling menjaga bangsa ini agar pandemi tidak berkelanjutan, untuk itu perlu kedisiplinan bersama,” katanya dalam Siaran Pers Kemenparekraf, Kamis (28/10).
Fadjar pun menjelaskan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi hanya merupakan alat atau tools untuk melakukan testing, tracing, dan treatment. Poin utamanya tetap berkomitmen dalam melaksanakan protokol kesehatan oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, pengelola dan pengunjung serta seluruh elemen lainnya.
“Pengendalian terhadap kesehatan dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dalam hal pembukaan usaha harus seimbang seperti halnya berkendara. Kapan harus injak gas dan kapan harus injak rem,” ujar dia.
Fadjar mengatakan, dalam implementasi pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dan penggunaan QR Code PeduliLindungi pun perlu dilakukan pengawasan untuk mengukur komitmen dari para pelaku usaha dalam pelaksanaannya. “Perlu komitmen dari semua unsur. Jika tidak komitmen salah satu konsekuensi terburuknya ialah akan ditutup kembali kegiatan usaha yang saat ini sudah mulai berjalan,” katanya.
Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya antisipasi peningkatan mobilitas masyarakat jelang periode libur hari raya Natal dan Tahun Baru 2022. Wiku menyebut, kondisi kasus di Indonesia yang tengah mengalami penurunan perlu untuk terus dipertahankan agar tak kembali meningkat.
Pemerintah pun belajar dari pengalaman pada 2020 lalu di mana periode libur akhir tahun lalu memicu peningkatan kasus di Indonesia, bahkan juga terjadi di dunia. “Mobilitas penduduk yang terus meningkat menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mempertahankan penurunan kasus terutama seiring dengan menurunnya kasus dan pembukaan aktivitas sosial ekonomi,” ujar Wiku saat konferensi pers, dikutip pada Jumat (29/10).
Wiku mengatakan, kebijakan peniadaan mudik pada periode libur Idul Fitri 2020 lalu juga tak cukup untuk menekan pergerakan penduduk. Penurunan kasus yang terjadi dan bertahan selama 13 minggu pun membuat aktivitas dan mobilitas masyarakat kembali meningkat.
Saat peniadaan mudik diberlakukan, mobilitas di pusat belanja naik mencapai 34,14 persen, di taman naik hingga 20,43 persen, serta di tempat retail dan rekreasi naik 1,43 persen. Mobilitas yang tinggi dan bersamaan dengan munculnya varian Delta yang lebih mudah menular menyebabkan kenaikan kasus signifikan selama sembilan minggu pasca Idul Fitri.
“Kenaikan kasus ini mencapai 13 kali lipat dari titik kasus terendah pascalonjakan pertama,” ungkapnya.
Meskipun saat ini kasus di Indonesia telah berhasil ditangani dan aktivitas sosial ekonomi telah dibuka secara bertahap, namun Wiku mengingatkan, kenaikan kasus yang signifikan justru tengah terjadi di negara lain. Menurut dia, hal ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan resiliensi dan ketahanan bangsa menghadapi pandemi Covid-19.
Kendati demikian, ia meminta agar pemerintah tetap berhati-hati dan menyusun strategi untuk mempertahankan penurunan kasus pada periode Natal dan Tahun Baru mendatang. Karena, saat ini tren mobilitas sudah mengalami kenaikan, yaitu mencapai 22,14 persen di pusat belanja, 5,43 persen di taman, dan 2,68 persen di tempat retail dan rekreasi.
Wiku mengatakan, peningkatan mobilitas tetap akan aman dari Covid-19 jika masyarakat selalu menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Selain itu, pengelola fasilitas publik juga harus memastikan upaya preventif penularan kasus dengan melakukan skrining terhadap para pengunjung.
“Apabila terdapat aktivitas sosial ekonomi yang mulai berjalan atau diuji cobakan namun terbukti menyebabkan klaster atau kenaikan kasus, saya meminta pelaksana dan pemerintah daerah setempat untuk tegas menutup sementara dan mengevaluasi pembukaan aktivitas terkait,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
