REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Pemprov Jawa Barat dalam mengatasi kesenjangan arus informasi digital melalui Program Desa Digital mendapat dukungan Lintasarta. Keikutsertaan perusahaan dalam program ini dikerjakan melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan internet di lebih dari 140 desa yang tersebar di 15 kabupaten di Jawa Barat.
General Manager Central Indonesia Regional Lintasarta, Choirul Friyuana, mengatakan program ini berkelanjutan sehingga dukungan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur, tapi juga melalui kegiatan pelatihan kepada kader TIK desa melalui program CSR Lintasarta Mengajar. "Pelatihan yang diberikan mulai dari pengetahuan, pembangunan, dan perawatan tower hingga pemanfaatan jaringan internet bagi masyarakat desa,” ujar.
Sebelumnya, para kader juga telah mendapatkan pelatihan mengenai pengembangan website dan pelatihan terkait pemasaran digital atau digital marketing. Pelatihan pemasaran digital mengenai dasar-dasar pemasaran melalui sosial media atau channel digital lain yang mereka miliki mencakup dasar-dasar penulisan, copywriting, teknik dasar fotografi, hingga strategi promosi di media sosial.
Setelah pelatihan, diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di desa mampu mengelola secara mandiri infrastruktur jaringan internet bagi masyarakat termasuk manajemen usaha maupun pemasaran potensi daerah di desa-desa tersebut. "Selain itu Bumdes/Bumades akan memiliki kemampuan teknis dan nonteknis untuk penanganan aduan setelah internet terdistribusi ke masyarakat,” katanya.
Choirul mengatakan, dengan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat desa melalui teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian, maka potensi desa diharapkan dapat lebih produktif, efektif, efisien dan signifikan. Lebih lanjut ia mengatakan Lintasarta terus mengembangkan konten dan aplikasi yang berkaitan dengan smart city yang juga dapat mendukung dan memadukan potensi desa mandiri.
Menurutnya, pengembangan teknologi informasi melalui aplikasi atau sistem digital untuk segala kegiatan yang dilakukan menyangkut kebutuhan masyarakat diyakini dapat meningkatkan awareness dari pihak eksternal terhadap potensi di wilayah tersebut. “Maka tolak ukur keberhasilan dari Desa Digital ialah dimana masyarakat dan potensi desa mulai dikenal di luar Jawa Barat, pemanfaatan layanan internet serta fasilitas digital yang ada di desa dengan optimal dan berkesinambungan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas serta taraf hidup masyarakat desa,” ujarnya.
Direktur Utama Lintasarta Arya Damar mengatakan, untuk mendorong pelaksanaan digitalisasi di daerah diperlukan beberapa aspek pendukung. Peningkatkan pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi digital seperti penggunaan QRIS untuk pembayaran tanpa kontak fisik (contactless payment), e-Perizinan, e-Planning, e-UMKM, e-Tourism, dan e-Farmer yang seluruhnya menjadi cerminan dalam penerapan smart city.
Menurutnya, sistem kota cerdas mampu meningkatkan pelayanan dan menjadi alat bantu bagi para pembuat kebijakan (data driven decision making). Konsep smart city juga mencakup implementasi business intelligence atau big data, melakukan data sharing yang dapat digunakan komunitas pengembang.
“Bicara digitalisasi tentu harus secara keseluruhan, mencakup digitalisasi infrastruktur, pemerintah, dan masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memperoleh solusi dalam mengembangkan perekonomian daerah," kata Arya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
