REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Tanah Air telah menembus angka 100 juta. Hingga saat ini orang yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama sudah di angka 108,5 juta. Sementara itu untuk dosis kedua sudah di angka 30 persen atau kurang lebih 63,5 juta masyarakat telah mendapatkan dua kali penyuntikan dari 208 juta orang. Total jumlah vaksin yang sudah disuntikkan sejumlah 172 juta.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, meski total jumlah vaksin yang disuntikkan 172 juta, masih terdapat pekerjaan rumah (PR) pemerintah terutama dari sisi sasaran vaksin, yaitu kelompok lanjut usia (lansia).
"Lansia baru 7,6 juta atau 35 persen yang mendapat vaksin dari 21,5 juta. Artinya masih ada lansia yang belum mau divaksin," kata Siti Nadia dalam diskusi online dengan tema "Masih Ada Hoaks di Antara Kita dan Vaksin Covid-19", Selasa (19/10/2021).
Siti Nadia menambahkan, meski lansia masuk dalam prioritas vaksinasi Covid-19, namun kecepatan penyuntikan pada lansia lambat karena masih banyak lansia yang salah persepsi dan ada pula menolak divaksin.
"Persepsi yang salah ini bisa juga dikarenakan mereka menerima informasi atau pun hoaks yang kemudian membuat mereka tidak yakin untuk divaksin," ujarnya.
Selain pada lansia, tantangan vaksinasi Covid-19 juga pada remaja usia 12 hingga 17 tahun. Orang tua remaja ragu anaknya mendapat vaksinasi karena informasi yang beredar.
Menurut Siti Nadia, sejak Januari tercatat dua ribu hoaks mengenai vaksinasi Covid-19 yang beredar. Sayangnya, sekitar 50 persen masyarakat Indonesia tidak mengecek informasi yang didapat apakah benar atau tidak. Mereka yang membaca informasi itu terkadang menjadi ragu atau bahkan meyakini informasi itu apalagi jika yang mengirimkan informasi adalah orang yang dipercaya.
"Orang Indonesia sangat peduli dengan orang lain. Sehingga begitu menerima berita yang sepertinya akan membahayakan kerabat, teman atau pun, langsung disebar ke kelompok WhatsApp grup, langsung di share. Ini kadang-kadang yang membaca menjadi ragu divaksin atau meyakini. Kalau mau lihat situs Kominfo, itu ada info yang menjelaskan postingan hoaks atau bukan," tutur Nadia.
Direktur Pengelolaan Media, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Nursodik Gunarjo mengakui jika jumlah hoaks yang beredar di masyarakat terkait Covid-19 sudah dua ribu. Namun, jumlah itu merupakan anak-anak dari info hoaks.
"Induknya 363 substansi. Tetapi dari substansi itu beranak pinak. Kalau data di kami 1.957, tetapi itu data terakhir pada 19 September pukul 06.00 WIB di trust positif kominfo.co.id. Kalau jam ini mungkin bisa sejumlah itu," kata Nursodik.
Ia memaparkan, info hoaks Covid-19 banyak disebar melalui WA dan Facebook (FB). Dua platform ini sering dipakai masyarakat untuk menyampaikan ke teman-teman mereka. Namun terkait isi, mereka tidak create.
"Mereka dapat dari orang lain. Baca judul langsung disampaikan ke orang lain, share. Kita mengkhawatirkan karena literasi digital masyarakat rendah. Artinya mereka pikir apa yang di medsos, itu adalah hal benar belaka. Oleh karena itu tanpa pikir panjang langsung bagi ke orang lain. Ini konsidis berbahaya, karena kelihatan sepele tapi dampaknya sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya kita dalam pemberantasan Covid-19. Apalagi terkait vaksin yang masih banyak terpapar oleh isu-isu tidak benar," ungkapnya.
Terkait info hoaks ini, menurut Nursodik, pemerintah telah bersikap tegas. Arahan dari pimpinan di Kominfo, terkait hoaks vaksin langsung takedown. Langkah takedown adalah upaya upaya hilir. Sedangkan di hulu, Kominfo melakukan edukasi dan literasi khususnya literasi digital mengenai Covid-19.
"Di tengah, Kominfo melakukan tracing dan traking konten hoaks. Hilir ada takedown dan penegakan hukum. Tiga langkah ini sejauh ini berjalan baik. Selama tiga hal ini berjalan efektif dan kontinyu, konten hoaks akan berkurang. Kalau dilihat tren akhir-akhir ini menurun dibanding awal dulu," kata dia.
Sementara itu Redaktur Eksekutif Katadata(dot)co(dot)id, Muchamad Nafi mengatakan, isu hoaks mengenai vaksin Covid-19 dilihat berdasarkan kontennya tidak baru. Informasi hoaks itu terkadang direproduksi dengan kontesn yang sama tetapi dikemas dalam bungkus sedikit berbeda. Sebagai contoh konten efektivitas vaksin, dan vaksin mengandung chip. Ketika Presiden Joko Widodo divaksin, yaitu pada Januari, informasi hoaks vaksin muncul Februari-Maret dengan kontens yang sama. Saat survei dilakukan pada Juni, info hoaks masih seputar itu dan sebagain dipercaya masyarakat.
"Memang ke depan masih perlu kolaborasi antara government dan stakehorder. Bagaimana membangun kerjasama dengan komunitas karena sekarang banyak komunitas berperan mengambil kebijakan di ekosistem, atau tokoh masyarakat dan tokoh agama. Itu penting sebagai salah satu speaker bahwa vaksin dan Covid-19 yang benar," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika