REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
Materi sosialisasi yang disampaikan berasal dari peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diterbitkan dalam rangka simplifikasi/harmonisasi regulasi dan perizinan, adalah terkait dengan aspek pengendalian dan penertiban terhadap pertanahan dan tata ruang, yaitu PP Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Kegiatan yang diikuti kalangan akademisi dan pelaku profesi dilakukan guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, motivasi dan kapasitas aparat Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP menjelaskan posisi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang menjadi posisi sentral saat ini. "Rencana dan pemanfaatan ruang serta pemberian hak atas tanah telah dilaksanakan, maka saatnya pengendalian dan penertiban tanah dan ruang memegang peran sentral untuk memastikan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah dilaksanakan sesuai dengan hak atas tanah yang diberikan. Hal ini adalah rangka terwujudnya tertib pertanahan dan tata ruang,” jelas Budi di sela kegiatan yang dilakukan secara daring dan luring, Kamis (14/10).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si mengatakan Pemrov Jawa Timur senantiasa berkoordinasi dalam mewujudkan tertib pertanahan dan ruang.
“Negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan jajaran Kementerian ATR/BPN dalam rangka mewujudkan tertib pertanahan dan ruang, sehingga memberikan efek bagi kesejahteraan Negara dan masyarakat,” kata Benny.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Ir. H. Jonahar M.Ec.Dev menambahkan bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN dituntut untuk melaksanakan pengendalian dan penertiban tanah dan ruang sehingga menumbuhkan iklim investasi dan berusaha.
Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Iskandar Syah, S.E., MPA. Juga menyatakan bahwa Substansi PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. “PP No. 20 Tahun 2021 memberikan amanat yang besar kepada Kementerian ATR/BPN, peraturan sebelumnya hanya mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, tetapi saat ini diatur juga penertiban dan pendayagunaan terhadap kawasan telantar, sehingga dibutuhkan sinergitas dengan kementerian/instansi terkait dan pemerintah daerah, mulai dari informasi adanya indikasi kawasan dan tanah telantar hingga peran dalam penertiban kawasan dan tanah telantar,” kata Iskandar.
Dr. Andi Renald, S.T., M.T, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang turut menyampaikan substansi PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. “Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan muatan Rencana Tata Ruang, sehingga pengendalian dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas instrumen pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang,’’ ujarnya.
Direktur Pengendalian Hak Atas, Alih Fungsi Lahan, Kawasan dan Wilayah Tertentu, Asnawaty, S.H., M.Si. menyampaikan bahwa saat ini tengah disusun rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pengendalian dan Penertiban Pertanahan. Rancangan peraturan tersebut adalah untuk menjawab tantangan keharusan dilakukannya pengendalian dan penertiban terhadap seluruh aspek pertanahan agar sesuai dengan kewajiban yang diberikan dalam pemberian hak atau dasar penguasaan atas tanah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika