Banyaknya masyarakat yang tertipu dan terjerat oleh tindak pidana keuangan melalui pinjol sempat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat memberikan keynote speech pada OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Senin (11/10), Jokowi pun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjaga dan mengawasi penyelenggaraan fintech.
“Saya juga memperoleh informasi, banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan oleh berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” kata Jokowi.
Ia mengingatkan, gelombang digitalisasi yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 saat ini harus disikapi pemerintah dengan cepat dan tepat. Saat ini penyelenggara fintech, termasuk fintech syariah terus bermunculan, inovasi-inovasi finansial teknologi juga semakin berkembang, serta fenomena sharing ekonomi semakin banyak ditemukan dari ekonomi berbasis peer to peer hingga business to business.
Menurutnya, kemunculan berbagai perbankan dan asuransi berbasis digital serta e-payment saat ini pun harus mendapatkan dukungan pemerintah.
“Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita,” ujar dia.
Tidak hanya Jokowi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga akan membahas masalah pinjol dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII pada 9-11 November 2021. Ijtima Ulama mengangkat tema Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa.
Sekretaris Panitia Ijtima Ulama, KH Arif Fahrudin menjelaskan, sejauh ini MUI masih menerima masukan dari setiap elemen masyarakat tentang apa saja yang penting untuk menjadi pembahasan dalam Ijtima Ulama. Arif mencontohkan, salah satu persoalan aktual yang mungkin dibahas dalam Ijtima Ulama nanti adalah tentang pinjol.
Pelaksanaan Ijtima Ulama kali ini memang sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk kali pertama pelaksanaan Ijtima Ulama dilaksanakan di hotel. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya Ijtima Ulama selalu dilaksanakan di pesantren. Menurut Arif hal ini lantaran mempertimbangkan penerapan protokol kesehatan yang lebih memungkinkan di hotel. Menurutnya panitia telah menyiapkan berbagai hal sehingga pelaksanaan Ijtima Ulama dilaksanakan dengan prokes yang ketat.
"Memang tradisinya itu dari pesantren ke pesantren karena MUI itu kuncinya ulama, dan ulama sumbernya di pesantren. Cuma karena masih kondisi sekarang kita mengedepankan protokol kesehatan," katanya, Kamis (14/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
