REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap angka kemiskinan nasional pada 2024 menurun hingga delapan persen. Wapres mengatakan, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian angka kemiskinan nasional.
"Kita memang masih memiliki kemiskinan yang cukup besar sekitar 10 sekian persen (10,14 red) atau 27 juta lebih. Nah kita untuk kemiskinan ini diharapkan di 2024 itu tersisa delapan persen," ujar Wapres saat memimpin koordinasi langsung penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku, Rabu (13/10).
Wapres optimistis, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem ini bisa menghilangkan penduduk miskin ekstrem di Indonesia hingga nol persen dari total 10,4 juta jiwa penduduk miskin ekstrem secara nasional. Karena itu, penanggulangan kemiskinan ekstrem ini dibagi penyelesaiannya bertahap pada 2021, 2022, 2023 hingga 2024.
Untuk tahun 2021, pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem sekitar 2 juta penduduk atau 20 persen dari jumlah kemiskinan ekstrem keseluruhan 10,4 juta.
"Di 2021 kita targetkan bisa terselesaikan sekitar 2 juta, kita bagi ke tujuh provinsi, masing masing lima kabupaten, Maluku juga lima Kabupaten, karena seluruhnya itu tersebar di 212 kabupaten," ujar Wapres.
Karena itu, Wapres meminta agar dua program dikembangkan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan secara keseluruhan. Yakni perlindungan sosial atau bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuannya agar kemiskinan ekstrem ini bisa ditanggulangi dengan dua program tersebut.
Namun, untuk 2021 yang tersisa tiga bulan lagi, kata Wapres, ada bantuan tambahan berupa bantuan tunai kepada 25 kabupaten kota selama tiga bulan hingga Desember. Bantuan tambahan ini digulirkan agar bisa menuntaskan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas tahun 2021.
"Pada 2021 ini, selain program yang sudah berjalan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan, ada percepatan untuk penanggulangan tiga bulan terakhir," kata Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika