REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Tewasnya pelajar SMAN 7 Kota Bogor akibat pembacokan, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor perlu melakukan langkah solutif, terkait tindak kekerasan. Mulai dari solusi jangka pendek, juga strategi penanganan secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kita semua perlu duduk bersama dan secara bersama-sama pula melakukan langkah-langkah solutif terhadap masalah tawuran dan kekerasan pelajar di Kota Bogor. Tidak bisa sendirian, harus semua pihak dan komprehensif,” ujar Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Senin (11/10).
Di samping itu, Atang turut menyampaikan beberapa langkah untuk penanganan masalah yang sudah mengakar di pelajar Kota Bogor ini. Sebab, menurutnya masalah kekerasan pelajar yang memakan korban jiwa adalah masalah yang sangat serius.
Sehingga juga harus ditangani dengan sangat serius, tidak hanya sekedar langkah taktis ataupun reaktif. Langkah pertama, menurut Atang yakni dilakukannya pendekatan hukum. Dimana, tindakan hukum kepada pelaku kekerasan harus ditegakkan.
Tidak hanya kepada pelaku kekerasan, tetapi juga kepada orang-orang yang membantu pelaku dalam tindak keketasan juga perlu dikenakan hukuman. “Perlu efek jera dengan hukum yang berat dan tegas. Menghilangkan nyawa orang lain atau mengakibatkan orang lain terluka adalah tindakan kriminal serius,” tegasnya.
Kedua, pendekatan pola pembelajaran. Atang mengatakan, Kantor Dinas Pendidikan (KCD) Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan sekolah perlu merumuskan satu pola pembelajaran, yang menjadikan siswa disibukkan dengan kegiatan yang ada di sekolah baik akademik maupun non akademik. Misalnya, melalui olahraga, kegiatan seni, pramuka, dan ekstrakulikuler.
Kemudian, sambung dia, diadakan pendekatan pembinaan. Bagaimanapun, pola pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada pembelajaran pengajaran saja. Perlu pembinaan intens terhadap kepribadian pelajar.
“Kita bisa mencontoh pola pembinaan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang menghasilkan anak didik yang berperilaku baik. Memiliki mental karakter dan pribadi yang bagus. Success story ini bisa direplikasi,” ujar Atang.
Untuk pendekatan keempat, politisi PKS ini menilai pola komunikasi anak, orangtua, dan sekolah perlu ditingkatkan. Sebab menurutnya, di era digital ini, komunikasi seharusnya bisa dilakukan secara lebih baik.
Selanjutnya, Atang mengatakan, sebaiknya dilakukan pendekatan reward dan punishment. Misalnya, sekolah yang pelajarnya sering terlibat tawuran dan kekerasan diberikan sanksi yang berjenjang. Apalagi terhadap sekolah yang terlibat secara berulang.
“Sehingga lebih mudah untuk melakukan monitoring dan penerapan sanksi jika diperlukan. Agar masalah ini ditangani secara serius oleh masing-masing sekolah. Banyak instrumen yang bisa digunakan. Sanksi dana BOS, sanksi administratif, sanksi hibah, atau sanksi bentuk lain,” tuturnya.
Selain lima hal tersebut, Atang menyebutkan, yakni peran orangtua untuk mengawasi anak menjadi hal yang paling utama. Menurutnya, orang tua harus mampu menjalankan pendidikan dan pengawasan bagi anak-anaknya. Sehingga, penguatan peran orang tua harus menjadi konsern utama.
“Pendidikan parenting, kelas pendampingan psikologi, dan pembentukan komunitas orang tua bisa menjadi sarana penguatan peran orang tua,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
