REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyusun strategi untuk menarik wisatawan Nusantara (wisnus) dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi daerah dari sektor pariwisata.
"Pemerintah di Sulbar menyusun starategi untuk menarik wisatawan Nusantara karena mendorong peningkatan ekonomi daerah dari sektor pariwisata, perlu strategi efektif," kata Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, di Mamuju, Jumat (8/10).
Pemerintah Sulbar juga bekerja sama dengan Bank Indonesia perwakilan Sulbar, melaksanakan acara Karya Kompetisi Ekonomi Sulawesi Barat (KKE-Sulbar), dengan tema "Panorama Sulawesi Barat Undiscovered Treasure," untuk mendorong peningkatan sektor pariwisata Sulbar.
"Sektor pariwisata Sulbar sangat terdampak pandemi Covid-19. Sektor pariwisata perlu dibangkitkan untuk membangun ekonomi daerah," kata dia.
Enny menyatakan, penyelenggaraan Panorama Sulbar Undiscovered Treasure dapat mempercepat promosi destinasi pariwisata Sulbar. Sehingga seluruh pihak diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan itu.
"Kegiatan itu juga akan mempromosikan destinasi pariwisata dan memunculkan potensi konten wisata lokal Sulbar yang akan menarik wisatawan," ungkap Enny.
Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar, indikator penghunian kamar hotel hanya sebesar 30,96 persen, sementara wisatawan asing turun signifikan hingga mencapai 0 persen sejak Maret 2020.
Oleh karena itu, lanjut Enny, pemerintah akan mendorong sektor wisata domestik yang ada di seluruh wilayah Nusantara agar hunian hotel dapat meningkat mendorong ekonomi. Enny menuturkan, Sulbar memiliki berbagai potensi dan keindahan alam yang bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan dengan panjang garis pantai sebesar 617,5 km.
"Terdapat banyak wisata pantai dan terdapat Kabupaten Mamasa yang juga menawarkan destinasi pariwisata dataran tinggi yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi," ujar Enny.
Enny optimistis sektor wisata dapat mengangkat ekonomi Sulbar bangkit dan lebih kuat lagi ke depannya. Sinergi yang dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah, instansi vertikal dan masyarakat, juga harus tetap terjaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika