REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Moestar PJ Moeslim mengatakan, Partai Golkar lebih memercayai proses hukum di Indonesia. Dibanding, temuan dari pihak-pihak asing yang belum teruji kebenarannya.
Pendapat Moestar ini menanggapi laporan hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang dijuluki Pandora Papers.
Adapun laporan Pandora Papers itu menyeret Ketua Umum Partai Golkar, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang juga Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan.
Kedua pejabat di Kabinet Indonesia Bersatu ini dituding menyembunyikan harta kekayaan dan menggelapkan pajak.
Wakil ketua yayasan universitas Jayabaya itu mengatakan Pandora Pepers hanyalah tuduhan sepihak yang belum tentu kebenarannya. "Apalagi tuduhannya dilontarkan sebelum Pemilu 2024. Yang dituduh, pimpinan Partai Golkar. Ini sebuah hembusan desas-desus yang ditiupkan untuk menjatuhkan nama baik Partai Golkar," kata Moestar.
Ia pun mengaku lebih memercayai proses hukum di Indonesia yang mengedepankan azas praduga tak bersalah. Partai Golkar, lanjutnya, selalu menghormati hukum positif di Indonesia.
"Apa bila ada pimpinan atau kader yang terjerat hukum, kami selalu menghormati vonis dari keputusan hakim di pengadilan. Mekanisme punish and reward di internal partai pun berjalan sesuai ketentuan AD/ART Partai yang melihat dari proses hukum di Indonesia," lanjutnya.
Maka dari itu, Moestar mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih menghormati proses hukum yang ada. "Jangan terpancing dengan isu-isu yang belum tentu benar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika