REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pandemi Covid-19 menjadi tantangan dalam menentukan arah kebijakan. Itu karena, virus corona tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, ekonomi juga turut terdampak.
Namun seiring dengan akselerasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tembus mencapai 8,7 persen. Jika dilihat dari data, hal itu di atas rata-rata nasional.
Hal itu disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) ketika menjadi keynote speaker pada webinar yang bertajuk "Kebangkitan Ekonomi Banten di Tengah Pandemi", Selasa (28/9).
Gubernur WH mengatakan, pertumbuhan investasi di Banten menduduki nomor 4 nasional dengan realisasi investasi di Provinsi Banten pada semester I 2021 yang mencapai Rp 31,423 triliun atau 61,24% dari target tahun 2021 sebesar Rp 51,30 triliun.
"Untuk semester 2 tahun 2021 telah mencapai Rp 62 triliun," ujar dia.
Ia mengatakan, inflasi di Banten dalam posisi terkendali, 1,1 persen di bawah nasional. "Kalau kita kaitkan dengan pengaruh Covid-19, saya kira tidak terlalu berpengaruh," ujarnya.
Menurut Gubernur dia, kenaikan investasi terjadi karena pemerintah daerah sejak awal menerapkan sistem layanan digital tanpa biaya atau gratis, cepat dan tepat.
Tidak hanya itu, kata Wahidin, Pemprov Banten juga menyiapkan infrastruktur yang memadai di mana dari jalan provinsi sepanjang 780 kilometer (km), tinggal 13 km lagi yang belum dibangun.
"Jadi memberikan daya tarik sendiri bagi investasi sehingga investor tertarik menanamkan investasi," katanya.
Wahidin mengatakan, terkait masalah pertanahan, Pemprov Banten telah melaksanakan konsolidasi dengan Badan Pertanahan Naional Kantor Wilayah Banten. Berkat, kerja keras BPN, kata dia, telah banyak mengeluarkan sertifikat dan menyelesaikan tanah-tanah sengketa.
"Kami juga telah menginventarisir dan mensertifikat 1.200 tanah aset pemerintah daerah, yang bisa disewakan ke pihak ketiga untuk bisa menjadi salah satu sumber pendapatan provinsi," ujar dia dalam webinar yang dinisiasi Indoposco dan Indospoco(dot)id itu.
Terkait kesiapan tenaga kerja, pada tahun ini penerimaan tenaga kerja mencapai 37 ribu orang. Terkait proyek jalan nasional, kata Gubernur, jalan tol Ciujung-Tanjung Lesung, sepanjang kurang lebih 20-30 kilometer, telah diminta oleh Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan.
Jalan Panimbang akan disambung ke Bayah dan jalan tol ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Begitu juga jalan dari Sajira ke Warung Banten juga ditingkatkan. "Jadi ini merupakan daya tarik sendiri pengembangan di wilayah utara," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati mengatakan, pelayanan dasar pemerintah harus berpihak pada masyarakat, termasuk pada UMKM.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, wajib memberikan kemudahan modal untuk pengembangan bisnis UMKM.
"Pelayanan mempermudah akses permodalan masyarakat dengan BUMD yang dimiliki. Pelayanan dapat mendrong pasar agar lebih tumbuh berkembang," katanya.
Ia menerangkan, kehadiran Bank Banten wajib memberikan kemudahan modal untuk masyarakat. Kemudian, PT. Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) harus mampu meningkatkan drajat hidup petani.
"Bank Banten harus lebih banyak kredit untuk UMKM kecil dengan persyaratan yang mudah. Kita juga berharap PT. ABM dapat membantu petani. Kalau ini berjalan baik Banten di usia 30 tahun dapat menyalip daerah lain," terangnya.
Di sisi lain, pembangunan insfratuktur di wilayah Banten menjadi prioritas Pemprov. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan laju ekonomi.
"Pembangunan insfratuktur harus dibangun baik, maka akan mengakibatkan laju barjas akan mudah. Ini menjadi konsen dan prioritas Pemprov Banten," paparnya.
Ia menilai, pemulihan ekonomi di Banten mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun pada awal pandemi mengalami minus, kini sudah bangkit.
"Meskipun mengalami gangguan, perusahaan di Banten tidak parah dengan di daerah lain. Malah ada di Pasar Kemis (Kabupaten Tangerang) menerima karyawan 5 ribu lebih," ujar dia.
Pertumbuhan ekonomi di Banten tidak lepas dari peran lembaga lain. Seperti halnya yang dilakukan Pegadaian yang mengalokasikan khusus dana pinjaman modal tanpa bunga sebanyak Rp7 triliun, untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Banten.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terlebih, UMKM merupakan jantung ekonomi di Indonesia.
Pemimpin Wilayah Kantor wilayah IX Jakarta Pegadaian, Hakim Setiawan mengatakan, bantuan modal itu dikhususkan untuk UMKM besik. Ditambah, modal selalu menjadi salah satu masalah dalam pengembangan usaha.
"Rp 7 triliun untuk UMKM di Provinsi Banten. Kami mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kita punya program bebas bunga, diperuntukan UMKM yang besik," katanya.
Ia menerangkan, sejauh ini ada 294 ribu nasabah aktif. Pihaknya juga memastikan kapasitas pinjaman tanpa bunga yang cukup, agar UMKM dapat bersaing.
"294 ribu nasabah aktif, di level bawah sangat kuat. Ini sudah banyak dimanfaatkan sehingga mengangkat UMKM agar lebih baik," kata dia.
Untuk pembayarannya, lanjut dia, dapat disesuaikan dengan kemampuan. Misalkan petani, mereka dapat membayar pinjaman tanpa bunga setelah melakukan panen.
"Ada sifatnya bayar bulanan. Petani padi boleh 6 bulan tanpa membayar bunga. Ketika panen bisa melakukan pelunasan, jadi bisa disesuaikan dengan keadaan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika