Ketika Bank Duia mengisyaratkan pentingnya vaksinasi agar mobilitas bisa dimulai kembali, ahli biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan meminta pemerintah waspada dengan pelonggaran mobilitas. Alasannya, pelonggaran mobilitas bisa meningkatkan kasus Covid-19, hingga munculnya varian baru virus.
Iwan menjelaskan, Covid-19 menular dari orang ke orang melalui droplet atau aerosol. Sehingga, dia melanjutkan, kalau ada orang berkumpul maka risiko penularan virus jadi tinggi, apalagi tidak memakai masker atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, ia mencatat berdasarkan pengalaman pandemi yang berjalan setahun lebih terakhir selalu kalau ada peningkatan mobilitas kemudian dalam dua pekan atau sebulan berikutnya maka kasusnya juga kembali bertambah.
"Itu selalu terjadi sehingga kalau mobilitas ditekan maka kasus turun, ini sama seperti saat dulu pembatasan sosial berskala besar (PSBB),
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, kemudian PPKM level 1 sampai 4. Namun, mobilitas kan tidak bisa terus-menerus ditekan, harus dilonggarkan perlahan-lahan supaya kegiatan sosial, ekonomi bisa berlangsung namun pelonggarannya harus hati-hati," ujar Iwan saat berbicara di konferensi virtual BNPB bertema Waspada Gelombang Ketiga: Bijak Bepergian Cegah Penularan, Selasa (28/9).
Artinya, dia melanjutkan, mobilitas bisa dilonggarkan seiring dengan kasus Covid-19 yang semakin turun namun itu harus dilakukan dengan hati-hati. Tujuannya tentu supaya tidak terjadi lagi kenaikan kasus Covid-19.
Artinya, dia melanjutkan, harus ada prosedur yang perlu dibahas dan dilakukan untuk mengatur pergerakan dan aktivitas. Sebab, ia khawatir meningkatnya mobilitas juga bisa meningkatkan mutasi virus. Ia membenarkan mutasi virus bisa masuk dari luar negeri tetapi yang tak kalah penting adalah varian baru Covid-19 bisa muncul di dalam negeri.
"Karena kalau banyak terjadi penularan, maka virus banyak bereplikasi dan berkembang biak. Kalau banyak berkembang biak maka bisa terjadi mutasi," katanya.
Ia menjelaskan, semakin banyak virus bermutasi atau berkembang biak dan kalau timbul mutan yang lebih menular atau penyakit yang lebih parah maka tidak menutup kemungkinan vaksin jadi kurang mempan atasi varian baru virus. Sementara itu, aktivitas antar negara atau jika perjalanan domestik jika tidak dijaga dapat memicu perburukan kasus, termasuk penularan virus termasuk mutasi.
"Itu yang ditakutkan," katanya.
Sebenarnya, ia mengakui mobilitas antarnegara kini jauh lebih baik karena pemerintah sudah menyadari risiko masuknya varian baru yang mungkin lebih menular. Sehingga, saat ini ditetapkan aturan pintu gerbang kedatangan internasional yang telah dibuka telah dibatasi dan diawasi.
Semua pendatang dari mancanegara harus diperiksa tes polymerase chain reaction (PCR). Artinya, dia melanjutkan, pemerintah tidak langsung mempercayai hasil tes PCR negatif yang sudah dibawa oleh pelancong dari negara asalnya. Mereka harus menjalani pemeriksaan lagi dan menjalani karantina selama delapan hari. Setelah hasil tes PCR negatif baru boleh keluar dari karantina.
"Tetapi yg perlu dijaga adalah Indonesia yang luas, jadi banyak pintu masuk yang tidak resmi atau jalur tikus misalnya di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia atau di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini atau banyak pelabuhan kecil," ujarnya.
Selain pekerjaan rumah menjaga perbatasan dan pintu masuk Indonesia dari varian varu virus, ia juga berpesan pemerintah antisipasi mutasi virus di dalam negeri. Caranya dengan jaga dengan vaksinasi Covid-19, jadi cakupannya harus tinggi karena akan membantu mengurangi transmisi.
Kemudian cegah orang yang sudah terinfeksi Covid-19 dan diisolasi untuk masuk tempat umum karena mereka jadi sumber penularan ke banyak orang. Oleh karena itu, ia mengapresiasi pemerintah yang sudah menggunakan platform aplikasi Peduli Lindungi. Menurutnya meski masih ada kekurangan, aplikasi ini jadi awal yang baik untuk skrining orang yang datang ke tempat umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
