REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, permasalahan dan ancaman terhadap ekosistem mangrove disebabkan karena adanya alih fungsi kawasan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, perikanan (tambak) dan infrastruktur lain. Selain itu juga disebabkan oleh illegal logging, pencemaran limbah, dan abrasi pantai akibat gelombang laut.
"Kerusakan mangrove tercatat kurang lebih seluas 600 ribu hektare dan ditargetkan untuk dilakukan upaya pemulihan dan rehabilitasi sampai dengan tahun 2024 melalui komitmen para pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah," ucap Siti dalam keterangan persnya yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Siti menegaskan, pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak terkait, terutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia. "Rehabilitasi mangrove bertujuan memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan hutan mangrove serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
Dalam acara penanaman mangrove di Pantai Wisata Raja Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Selasa (28/9), Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmadja, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Bengkalis Kasmarni. Selain melakukan penanaman mangrove di Kabupaten Bengkalis, Presiden juga diagendakan melakukan penanaman pohon mangrove di Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
