REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur,  Prof. Akhmad Muzakki menanggapi data Kemendikbud terkait kemunculan klaster Covid-19 dari pembelajaran tatap muka (PTM). Dimana klaster Covid-19 terbanyak muncul pada sekolah jenjang SD dan SMP. Muzakki menguatkan kebenaran data Kemendikbud tersebut, sesuai apa yang diketemukan timnya di lapangan.

"Dari data Kemdikbud ini kan paling banyak klaster sekolah SD-SMP ya, ini memang benar.  Karena temuan kami di lapangan seperti itu," ujar Muzakki, Jumat (24/9).  

Muzakki berpendapat, kabupaten/ kota sebenarnya belum siap melaksanakan PTM secara terbatas. Malah menurutnya banyak temuan yang mengabaikan sains epidemologis Covid-19. Padahal, kata dia, sains epidemologis harusnya dijadikan pemerintah kabupaten/ kota sebagai basis pengambilan kebijakan soal PTM.  

"Yang saya temukan fakta di lapangan praktik PTM di kabupaten/ kota (di Jatim) SD-SMP mengabaikan sains epidemologi. Seakan-akan pandemi selesai," ujarnya.

Dia mencontohkan, di salah satu sekolah di Jatim yang masuk sekolah jam 7 pagi hingga setengah 5 sore. Menurutnya, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Apalagi, untuk anak SD dan SMP yang masih terhambat proses vaksinasi Covid-19 akibat keterbatasan jumlah vaksin. 

Muzakki kemudian meminta kabupaten/ kota lebih tegas dalam mengambil kebijakan terkait PTM terbatas. Menurutnya, dibutuhkan evaluasi yang serius dari pemerintah kabupaten/kota demi menghindari lebih banyaknya klaster Covid-19 dari PTM.

"Apalagi SD-SMP ini masih banyak yang belum vaksin. Dan untuk PTM terbatas, saya rasa jenjang ini sangat belum siap. Jangan buru-buru melakukan PTM terbatas. Yang wajib justru dilakukan vaksinasi massif," ujarnya.

Baca juga : Polres Periksa ASN Pemkot Malang yang Langgar PPKM

Ikuti Whatsapp Channel Republika