REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Pemerintah perlu mengoptimalkan keterlibatan aktif para ulama, ustaz, pimpinan dayah, dan imam masjid dalam meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di Aceh. Pendapat ini disampaikan pengamat kebijakan publik Nasrul Zaman.
"Pendekatan yang dilakukan di Aceh cukup mengoptimalkan keterlibatan aktif para ulama. Tentu cakupan vaksin mudah ditingkatkan di Aceh," katanya di Banda Aceh, Kamis (23/9).
Nasrul menjelaskan masih banyak masyarakat Aceh yang belum percaya terhadap vaksin Covid-19 sehingga mereka enggan melakukan penyuntikan ke sentra vaksin. Apalagi saat ini banyak siswa dan orangtua siswa yang menolak untuk divaksin Covid-19.
Hal itu tidak mengherankan, karena Dinas Pendidikan Aceh belum pernah memfasilitasi edukasi vaksinasi bagi kepala sekolah, guru, komite sekolah, hingga siswa. "Andai sejak awal sebelum era vaksinasi edukasi telah dilakukan, maka pastinya pemahaman orang tua dan siswa akan lebih baik dan bisa menerima vaksinasi dengan tangan terbuka," katanya.
Selain itu, masyarakat termasuk siswa juga belum pernah mendapatkan penjelasan yang baik tentang vaksinasi, mulai dari manfaat vaksin, reaksi tubuh jika divaksin, serta dampak Covid-19 pada warga yang tidak divaksin.
"Penjelasan utuh yang dialogis tersebut lebih dibutuhkan ketimbang Pemerintah Aceh memberikan ancaman pada siswa dan warga," ungkap Nasrul.
Selain itu, pendekatan vaksinasi dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI juga kurang tepat dalam percepatan vaksinasi bagi warga Aceh. Padahal pendekatan cukup dengan mengoptimalkan peran aktif ulama dan pimpinan dayah.
"Bagi warga Aceh yang pernah mengalami konflik militer tentu menjadi ketakutan. Keadaan ini dibiarkan terus oleh Satgas Covid-19 Aceh tanpa pernah melakukan penjelasan pada warga Aceh. Harusnya pendekatan seperti itu jangan dilakukan di Aceh," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika