Selasa 21 Sep 2021 16:23 WIB

Penggerak Pancasila, BPIP Ingatkan Media, Pejabat dan Elite

Pancasila saat ini masih sebatas menjadi bahan perbincangan

Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema Memperkokoh Pancasila di Tengah Kehidupan Bermasyarakat.
Foto: BPIP
Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema Memperkokoh Pancasila di Tengah Kehidupan Bermasyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo mengingatkan media, pejabat negara, dan elite politik harus menjadi penggerak Pancasila dan living ideology dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila saat ini masih hanya sebatas menjadi bahan perbincangan belum lebih lanjut diinternalisasi dalam nilai kehidupan dan dibuktikan dalam kinerja,” ucapnya dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Memperkokoh Pancasila di Tengah Kehidupan Bermasyarakat" Senin, (20/9).

Ia bahkan menyebut Pancasila selama ini hanya menjadi logos belum menjadi pathos maupun ethos dan persoalan lainnya adalah bagaimana Pancasila belum menjadi living and walking ideology. “Pancasila belum terwujud nyata khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi dan politik secara praktikal ini yang membuat permasalahan dan perbincangan tentang Pancasila tidak kunjung selesai,” ujarnya.

Dirinya juga menilai saat ini masyarakat Indonesia tanpa sadar telah menjadi alat dari gadget yang berhilir pada sangat masifnya narasi buruk dan berita hoax  hingga menjadi industri. Ini terjadi karena adanya kekosongan generasi dimana pancasila sejak 1998 tidak aktif lagi diajarkan dan dilaksanakan dan membuat negara sekarang dijejali dengan nilai-nilai kapitalis dan post truth yang merusak pelan-pelan generasi negara.

“Perlu disadari juga saat ini Indonesia juga tidak memiliki role model yang sungguh sungguh mempercayai nilai-nilai Pancasila dan melaksanakannya dengan baik, sehingga tidak ada contoh perilaku internalisasi nilai Pancasila yang mampu memberi pedoman dan standar pelaksanaan nilai pancasila,” jelasnya.

Media sebagai sarana komunikasi dan pemersatu bangsa seharusnya bertanggung jawab untuk membagi dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Selain itu pejabat negara dan elite Politik seharusnya mampu menjaga, menunjukan dan membumikan Pancasila sebagai garda terdepan.

“Aparatur negara dalam melaksanakan kebijaksanaan negara, pejabat negara dan elite politik yang merupakan wajah negara harus mampu menjaga kesadaran literasi dan menjaga keadaban politik sebagai standard berkehidupan berbangsa dan bernegara juga menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

Dalam pembumian nilai-nilai Pancasila, negara dapat masuk dan mengembangkan ekonomi Pancasila yang mengakomodir kebutuhan industri-industri kecil sehingga dapat bersaing dan menetralisir pemain-pemain besar. Ini sebagai wujud cinta Tanah Air sekaligus sekali lagi pembuktian dari pembumian nilai-nilai Pancasila.

“Pejabat negara dan elite politik harus dapat menjadi teladan dan mengambil kesempatan dari momentum yang tepat karena sistem sistem lama yang mulai rontok dan jika kita dengan murni dan konsekuen melaksanakan Pancasila,” paparnya.

“Pancasilais sejati adalah mereka yang dapat memasukkan dan mempraktikkan nilai nilai dan rasa kepancasilaan secara praktis dan nyata dalam kehidupan, karenanya kita harus mulai lagi menggali nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan bapak-bapak bangsa pendahulu kita dengan menjadikan Pancasila sebagai  dasar kehidupan bangsa Indonesia ,bukan hanya sebatas jargon dan slogan saja," tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua MPR H Jazuli Fawaid SQ MA mengatakan Pancasila merupakan cita cita yang  merupakan harta karun yang ditemukan pendiri bangsa. Namun secara fakta banyak soal yang terjadi karena cita-cita tidak hanya harus dihayati dan dipahami tetapi juga diamalkan.

“Pengamalan Pancasila dapat dimulai dengan pendidikan dan keteladanan lalu dilanjutkan dalam praktek selain itu perlu ada pengamalan dan pengamalan yang nyata dari nilai-nilai Pancasila,” jelasnya.

Menurutnya dalam kenyataannya kriteria pancasilais dan tidak pancasilais berubah seiring dengan perubahan waktu, politik dan iklim pemerintahan. Hal inilah yang perlu mendapatkan pengawasan dari para pihak terkait.

Acara yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) ini bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI dan dihadiri secara daring anggota DPD RI Dr Agustin Teras Narang SH. Pesertanya diikuti oleh wartawan dan unsur media.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement