Selasa 21 Sep 2021 14:53 WIB

Pendistribusian Bantuan Sosial Hingga Pedalaman Diupayakan

Pendistribusian bantuan sosial tunai akan terus dirampungkan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) berjalan menuju acara persemian dan penyerahan bantuan sosial di perumahan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dusun Danau Canting, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Selasa (14/9/2021). Dalam kunjungan kerja Menteri Sosial di Kalimantan Selatan selain menyerahkan bantuan sosial di pedalaman Pegunungan Meratus juga akan melakukan rangkaian kegiatan seperti Pemadanan Data Penerima Bantuan PKH dan BPNT, memberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) serta peninjauan lokasi banjir di Kabupaten Tanah Laut.
Foto: ANTARA/Bayu Pratama S
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) berjalan menuju acara persemian dan penyerahan bantuan sosial di perumahan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dusun Danau Canting, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Selasa (14/9/2021). Dalam kunjungan kerja Menteri Sosial di Kalimantan Selatan selain menyerahkan bantuan sosial di pedalaman Pegunungan Meratus juga akan melakukan rangkaian kegiatan seperti Pemadanan Data Penerima Bantuan PKH dan BPNT, memberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) serta peninjauan lokasi banjir di Kabupaten Tanah Laut.

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA— Upaya pendistribusian bantuan sosial tunai terus diupayakan, termasuk menjangkau daerah-daerah pedalaman. 

Di Kalimantan Tengah misalnya, terkait proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis. Kondisi geografis di Kalimantan Tengah kebanyakan berupa lahan gambut, rawa, dan sungai. 

Baca Juga

Untuk mengatasi kendala tersebut Mensos meminta petugas dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni dengan menyalurkan langsung kepada KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).  

"Saya minta kita mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan pak. Mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan," kata  Menteri Sosial Tri Rismaharin, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/9).       

Kepada semua pihak terkait, Mensos meminta untuk berhati-hati dengan data. Misalnya saat diketahui bahwa bansos tidak sampai karena alamatnya tidak diketahui, Mensos meminta agar tidak lantas bantuan tidak disalurkan.  "Kalau ternyata orang ini meninggal karena kelaparan dosa kita pak. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini," katanya.   

Untuk itu, Mensos juga meminta agar instansi terkait untuk mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum untuk menyalurkan bansos secara sekaligus. 

"Untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekadar administratif," kata Mensos. 

Mensos juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalteng. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), adanya pendataan ganda, dan prosedur yang dirasakan berbelit.

Hal ini terjadi baik pada KPM, PKH maupun BPNT. "Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya.," katanya. 

Mensos juga mendorong Pos Indonesia dan dan Himpunan Bank- Bank Milik Negara (Himbara) di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastik KPM menerima bantuan. Mensos meminta memenuhi hak-hak KPM sebelum pekan ketiga September.   

"Saya minta penyaluran bansos bisa selesai sebelum pekan ketiga September. Kasihan KPM itu pak. Tidak ada yang sulit pak, kalau kita bersungguh-sungguh," kata Mensos.    

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement