REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya sejak awal taat pada konstitusi. Maka dari itu, PDIP menolak wacana perubahan masa jabat presiden menjadi tiga periode.
"Tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9).
Menurutnya, ketegasan ini juga senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak masa jabat presiden menjadi tiga periode. Sesuai dengan sumpahnya untuk menaati konstitusi.
"Ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya," ujar Hasto.
Jokowi, kata Hasto, adalah sosok pemimpin yang merakyat, bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner. Kerja PDIP saat ini adalah melanjutkan pembangunan yang akan ditinggalkan oleh Jokowi pada 2024, nanti.
"Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa," ujar Hasto.
Di samping itu, akan ada waktunya bagi partai untuk menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang akan diusung pada 2024. Sesuai dengan keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Untuk menjadi presiden, banyak faktornya dan bagi Bu Mega hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan yang Mahakuasa, Allah SWT," ujar Hasto.
"Dalam kongres juga disebutkan itu hak prerogatif Bu Mega sehingga pada waktunya pasti diumumkan calonnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika