REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan program pembangunan tanggul pantai. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia pada masa depan tidak hanya kemacetan dan banjir, namun juga perubahan iklim.
Dengan demikian, sambung dia, program pembangunan tanggul pantai bertujuan sebagai perbaikan lingkungan (environmental remediation) bagi Ibu Kota yang mengalami penurunan tanah 5-10 sentimeter (cm) per tahun.
"Selain pembangunan tanggul pantai sebagai langkah mendesak, hal yang terpenting juga upaya pengurangan penggunaan air tanah di DKI Jakarta. Hal ini diperlukan untuk perbaikan lingkungan yang memang sudah melebihi daya dukungnya bagi Jakarta untuk dapat dikembangkan ke depan," kata Basuki di Jakarta, Jumat (17/9).
Salah satu upaya untuk mengurangi pemakaian air tanah dilakukan dengan pembangunan SPAM Regional Karian-Serpong yang merupakan salah satu proyek terintegrasi pengelolaan sumber daya air, yaitu pembangunan Bendungan Karian, Saluran Air Baku Karian-Serpong (Karian-Serpong Conveyance System), dan SPAM Regional.
Dengan selesainya SPAM Karian Serpong, kata dia, nanti ditargetkan dapat menambah pasokan air bersih bagi warga Jakarta yang selama ini pasokan air bersih hanya berasal dari Waduk Jatiluhur. Sehingga penggunaan air tanah masih dibutuhkan di area Jakarta.
Untuk pembangunan tanggul pantai, pada 2014 ke 2018, Kementerian PUPR telah membangun tanggul pantai dan tanggul sungai tahap awal sepanjang 4,83 kilometer (km). Pada 2014, kata Basuki, pembangunan tanggul pantai tahap I dilakukan di Pluit, Jakarta Utara sepanjang 75 meter.
Dilanjutkan pada 2016-2018 pembangunan tahap II sepanjang 4,5 km terdiri dari dua paket. Paket satu berlokasi di Kelurahan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan sepanjang 2,3 km dan paket dua di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing dengan panjang tanggul 2,2 km.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko mengatakan, berdasarkan kajian bersama Pemprov DKI, dari total 120 km rencana tanggul pantai, sepanjang 46,2 km adalah tanggul kritis yang dibutuhkan untuk segera dibangun.
"Dari 46,2 km rencana tanggul pantai, telah selesai dikerjakan sepanjang 13 km bersama Pemprov DKI dan sebagian dilaksanakan swasta, sisanya masih 33,2 km. Dari hasil perjanjian kerja sama (MoU) yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sepanjang 15,66 km, Pemprov DKI Jakarta 28,53 km, dan swasta 2,1 km," kata Jarot.
Menurut Jarot, hingga saat ini yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sudah selesai 4,83 km dan yang sedang berlangsung 3,77 km. Sedangkan untuk bagian Pemprov DKI yang sudah terbangun sepanjang 6,064 km, dan yang sedang dibangun 0,296 km. Sementara swasta sudah selesai 2,1 km. Bertindak selalu kontraktor PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya dan PT Sacna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika