Selasa 14 Sep 2021 16:26 WIB

BNPB Menerima Penghargaan Opini WTP 10 Tahun Berturut-turut

Pencapaian tercatat berdasarkan hasil laporan keuangan dalam kurun 2011 sampai 2020

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Gita Amanda
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan BNPB penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama sepuluh tahun berturut-turut.
Foto: yogi ardhi/dok republika
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan BNPB penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama sepuluh tahun berturut-turut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dianugerahi penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai salah satu lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama sepuluh tahun berturut-turut. Pencapaian ini tercatat berdasarkan hasil laporan keuangan dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2020.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 secara daring, Rabu (14/9).

"WTP merupakan opini audit tertinggi yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran, " kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Selasa (14/9).

Sebanyak 25 kementerian negara dan lembaga juga mendapat penghargaan WTP sepuluh kali berturut-turut. Selain itu, terdapat 5 provinsi, 13 kota dan 16 kabupaten yang juga mendapatkan penghargaan yang sama.

Opini WTP ini menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan negara di tengah upaya pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19. Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa BNPB telah mengelola keuangan negara secara profesional, transparan dan akuntabel untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, untuk mengelola keuangan negara serta perwujudan nyata dan selalu senantiasa menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement