REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah menjamin keamanan data dalam aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi belakangan disorot menyusul kebocoran sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Terkait keamanan data di dalam PeduliLindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut, dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Sandi dan Siber Negara," kata Luhut dalam konferensi pers daring yang dipantau dari Jakarta, Senin (6/9).
Luhut mengatakan, pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan PeduliLindungi semakin baik. Hingga 5 September 2021, tercatat total masyarakat yang melakukan skrining dengan menggunakan PeduliLindungi di beberapa sektor publik seperti pusat perbelanjaan, industri, olahraga dan lainnya telah mencapai 20,9 juta orang.
Dari total 20,9 juta orang tersebut, terdapat 761 ribu orang yang masuk kategori merah dan tidak diperkenankan masuk/melakukan aktivitas ditempat publik oleh sistem. Terdapat pula 1.603 orang dengan status positif dan kontak erat mencoba untuk melakukan aktivitas publik.
"Ke depan, pemerintah akan menindak orang yang masuk dalam kriteria hitam PeduliLindungi yang masih berusaha melakukan aktivitas di area publik dengan membawa mereka ke dalam isolasi terpusat. Hal ini dilakukan untuk sama-sama menjaga dan melindungi kita semua. Kalau tidak, mereka akan membangun klaster baru lagi," tegasnya.
Luhut pun terus mengimbau agar masyarakat bisa beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi sehingga dapat mengurangi resiko tertular karena Covid-19. Lebih lanjut, ia menuturkan sistem PeduliLindungi akan menjadi integrator utama dari tiga strategi pengendalian pandemi.
Ketiga strategi itu yakni peningkatan cakupan vaksinasi yang cepat untuk seluruh masyarakat Indonesia; testing-tracing-treatment yang baik; serta kepatuhan prokes 3M yang tinggi. Strategi tersebut diharapkan bisa meminimalkan penularan Covid-19 ketika aktivitas masyarakat kembali dibuka.
"Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas tadi siang menekankan bahwa Covid-19 ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat, dan kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama Covid-19, karena Covid-19 ini akan berubah dari pandemi ke epidemi," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah tidak bosan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dalam satu minggu terakhir, pemerintah mengaku telah menemukan banyak pelanggaran seperti yang muncul di media dalam beberapa hari ini.
"Pemerintah akan mengambil langkah persuasif dalam penegakan aturan-aturan ini sebelum mengambil langkah tegas jika upaya-upaya persuasif diabaikan," ujar Luhut.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan tidak ada kebocoran data di aplikasi PeduliLindungi. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid dalam keterangannya pada Ahad (5/9). menyebut banyak kerancuan informasi atau hoaks di masyarakat menyusul sejumlah kejadian berbeda yang tidak saling terkait namun berhubungan dengan aplikasi PeduliLindungi.
Pertama, kata dia terkait penyalahgunaan data vaksinasi Presiden Jokowi, dia memastikan hingga saat ini, tidak ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi. Ada pihak-pihak tertentu yang memiliki informasi NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 milik Presiden dan digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik Presiden.
"Jadi ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait. Bukan kebocoran data," kata dr. Nadia menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
