Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut program vaksinasi di Indonesia masih cenderung lemah yaitu masih di bawah satu juta dosis per hari. Jumlah ini menurutnya akan terus didorong agar bisa menyentuh angka dua juta suntikan per hari.
“Percepatan vaksinasi sangat penting untuk pemulihan ekonomi. Vaksinasi dirasa semakin penting sebab kini sekolah di beberapa wilayah mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka,” ungkapnya.
Sri Mulyani menyatakan, pemerintah ingin mulai menormalisasi kegiatan belajar mengajar, namun syarat pandemi bisa dikendalikan, salah satunya vaksinasi. “Anak-anak yang usia sekolah ini juga menjadi perhatian untuk keinginan kita menormalisir sekolah namun aman dari Covid-19,” ucapnya.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengingatkan, pandemi akan berubah menjadi endemi. Hal ini artinya kasus Covid-19 kemungkinan tidak akan bisa hilang 100 persen namun ancaman terhadap jiwa dan dampaknya terhadap sosial ekonomi akan mulai bisa diminimalkan.
“Semuanya sepakat bahwa pandemi ini very likely atau likely menjadi endemic. Hanya bagaimana semua negara mendesainnya. Kasus yang memang tidak hilang begitu saja. Ini yang merupakan perjuangan untuk sekarang kita lakukan,” tandasnya.
Sri Mulyani juga meminta masyarakat tetap patuh protokol kesehatan dengan disiplin menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap penurunan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa hari terakhir dapat konsisten. Hal ini agar tidak lagi diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara ketat.
"Mobilitas kita drop 17 persen (akibat PPKM). Jadi kalau Covid merebak itu dampaknya sangat dalam. Dari sisi ritel dan rekreasi drop 13 persen gara-gara PPKM. Grocery dan farmasi yang biasanya positif pun juga menukik ke bawah," ucapnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), mobilitas warga mulai mengalami perbaikan sepanjang Agustus 2021 pascapuncak kenaikan kasus positif Covid-19 yang terjadi di bulan Juli. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto, mengatakan, sejak awal Juli lalu pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat. Hal itu secara signifikan berdampak pada menurunnnya kegiatan mobilitas masyarakat di berbagai tempat publik.
"Setelah kita mengalami PPKM darurat Jawa-Bali di Juli terlihat jelas bahwa mobilitas mulai membaik di bulan Agustus berdasarkan data dari Google mobility," kata Setianto dalam konferensi pers, Rabu (1/9).
Setianto memaparkan, mobilitas di tempat perdagangan ritel dan rekreasi sepanjang Agustus 2021 sebesar -13,2 persen dari kondisi normal. Itu membaik dari posisi Juli yang menyentuh -20 persen dari kondisi normal.
Sementara itu, kegiatan di tempat belanja kebutuhan sehari-hari sebesar 15,3 persen dari bulan sebelumnya 12,8 persen. Adapun kegiatan warga di taman sebesar -15 persen dari kondisi normal, membaik dari sebelumnya -20 persen dari situasi normal.
Mobilitas di tempat transit juga menunjukkan pergerakan yang sama. Di mana pada Agustus mobilitas tercatat -38,3 persen dari kondisi normal, jauh meningkat dari bulan sebelumnya -45,3 persen dari kondisi normal.
Sedangkan di tempat kerja tercatat -24,1 persen lebih baik dari bulan sebelumnya -28,9 persen. "Adapun kegiatan di rumah menurun dari 13 persen di bulan Juli menjadi 10 persen pada bulan Agustus," kata Setianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
