REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak ikut campur soal hak interpelasi yang diusulkan Fraksi PDIP dan PSI terkait gelaran Formula E. Ia hanya berharap agar ruang dialog tetap ada antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD. 

"Kami berharap ada ruang untuk terus meningkatkan dialog, diskusi, bermusyawarah, tanya jawab untuk sama-sama kita memastikan seluruh program-program dalam rangka pembangunan Jakarta yang lebih baik," kata Ariza kepada wartawan, Ahad (29/8). 

Ariza menambahkan, Pemprov DKI akan tetap menggelar balap mobil Formula E di Ibu Kota pada 2022. "Insya Allah formula E akan dilaksanakan. Yang harusnya 2020 namun tertunda karena Covid-19, Insya Allah akan dilaksanakan pada Juni 2022," katanya. 

Sebelumnya, Kamis (26/8), hak interpelasi diajukan oleh 33 orang, terdiri atas 25 legislator PDIP dan 8 legislator PSI. Artinya, semua anggota Fraksi PDIP dan PSI terlibat, termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.   

Interpelasi diajukan karena pengusul menilai Anies tak transparan. Kegiatan itu juga disebut membebani APBD dan berpotensi menimbulkan kerugian ratusan miliar rupiah. 

Tujuan akhir penggunaan hak ini disebut untuk membatalkan perhelatan Formula E. Lalu dananya diharapkan bisa dialihkan untuk penanganan pandemi.    

Prasetyo Edi Marsudi telah menerima berkas pengajuan hak interpelasi tersebut. Usulan itu akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta pada pekan depan untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna.    

Pengesahan hak interpelasi bisa dilakukan jika rapat paripurna dihadiri 50 persen + 1 anggota dewan (54 anggota). Hak interpelasi bisa disahkan jika disetujui minimal 28 legislator yang hadir. Sejauh ini, Fraksi Golkar yang beranggotakan enam legislator telah menyatakan penolakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika